Network
GALAMEDIA – Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) resmi mengizinkan PT Kimia Farma Tbk memperjual belikan vaksin Covid-19 mulai Senin, 12 Juli 2021.
Namun izin tersebut justru menuai berbagai kritikan dari sejumlah pihak di Indonesia. Salah satunya adalah anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad.
Kamrusammad menegaskan, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat dan seharusnya pemerintah menjaga serta menyelamatkan rakyatnya dengan membebaskan vaksin.
Ia menyatakan, penjualan vaksin di atas penderitaan rakyat adalah tindakan dzolim.
“BUMN jualan vaksin di atas penderitaan rakyat, ini dzolim namanya,” tegasnya pada wartawan pada Minggu, 11 Juli 2021.
Dia bersama rekannya lantas berencana untuk menanyakan perihal ini pada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Karena, dalam APBN 2021 ada dana sebesar Rp 97 triliun untuk kepentingan kesehatan termasuk membeli vaksin.
Baca Juga: Rocky Gerung: Covid Menunggu Kebijakan bukan Ocehan, Selama yang Pimpin Presiden, Orang Gak Percaya
“Kami akan menanyakan ini ke Menteri Keuangan. Apakah Ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat. Apakah hal ini pantas?” katanya lagi.
