Network
GALAMEDIA - Ramai diberitakan sejumlah pejabat non-nakes mengaku sudah disuntik booster vaksin. Padahal, dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021 menyebutkan bahwa booster vaksin hanya untuk nakes.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik penggunaan booster vaksin tidak tepat sasaran ini sebagai tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab dan harus ditindak.
"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak, " ungkapnya, Kamis 26 Agustus 2021.
Baca Juga: BOR di Jabar Turun Hingga 20,95 Persen, Bukti Kepatuhan Masyarakat dalam PPKM
Menurut Netty, pemerintah harus bersikap tegas dengan mengusut masalah ini agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.
"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salahgunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," tambahnya.
Baca Juga: Maraknya Baliho Politik saat Pandemi, Budiana: Masyarakat Lebih Butuh Uluran Kemanusiaan
Pemerintah, ujar Netty, jangan memberi contoh buruk pada rakyat dengan membuat surat edaran dan kemudian melanggarnya sendiri.
"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19," paparnya.
Baca Juga: Musda XV KNPI Jabar 2021, Ridwan Kamil: Niatkan Jabatan sebagai Ibadah, Jangan Terpecah-pecah
