Network
GALAMEDIA - Usai Menteri Sosial Tri Rismaharini menyemprot petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo merilis hasil survei kinerjanya.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Celebes Research Centre (CRC) selama September 2021 menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja delapan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.
Peneliti CRC Imam Suyuti mengatakan survei dilakukan untuk program kesehatan gratis, pendidikan gratis, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, agama yang lebih semarak, pemerintahan yang lebih melayani, pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, ada 800 responden yang diwawancarai secara tatap muka, dengan metode acak atau multistage random sampling secara proporsional di lima kabupaten dan satu kota.
“Responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah pernah menikah. Survei memiliki toleransi kesalahan 3,46 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen,” katanya, Sabtu, 2 Oktober 2021.
Baca Juga: Akademisi Sebut Risma Tak Punya Kesantunan Sosial: Hasil Pendidikan Sekedar Lembaran Kertas
Ia menjelaskan, di bidang kesehatan, survei menunjukkan ada 78,3 persen warga yang tahu, mendengar, membaca, melihat program kesehatan gratis prima. Dari angka itu, 81,5 persen mengaku pernah merasakannya.
“Jika ditanya lagi kepada 81,5 persen yang pernah merasakan manfaat program kesehatan, maka ketemu angka 14,7 persen sangat puas, dan 82,2 persen mengaku puas. Sisanya sedang, tidak puas, sangat tidak puas, dan tidak menjawab atau tidak tahu,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, ada 68,4 persen warga yang tahu, mendengar, membaca, melihat program kesehatan tersebut, serta sebanyak 48,3 persen mengaku pernah merasakannya.
“Bidang pendidikan menjadi tantangan tersendiri, karena hanya 48,3 persen yang mengaku pernah merasakannya. Ini mungkin juga dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lama, sehingga persepsi publik terhadap program ini tidak berjalan baik,” katanya lagi.
Jika dilihat dari persepsi kepuasan warga di bidang pendidikan, ada 20,5 persen yang mempersepsikan sangat puas, 73,9 persen puas, dan sisanya sedang hingga tidak tahu atau tidak menjawab.
Program ekonomi kerakyatan menempatkan 66,1 persen warga yang mengaku tahu program tersebut, serta sebanyak 56,3 persen pernah merasakannya.
“Dari angka yang pernah merasakan, 17,1 persen sangat puas, dan 71,8 persen lainnya puas,” ujarnya lagi.
Persepsi publik tentang pembangunan infrastruktur sebanyak 78,5 persen pernah merasakannya, dan dari angka tersebut sebesar 9,0 persen sangat puas, dan 73,5 persen lainnya puas.
“Selain empat program unggulan di periode kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, survei ini juga memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap empat program unggulan lain di periode kedua. Hasilnya juga cukup menggembirakan,” kata dia pula.
Dalam sebuah video, Risma dengan pakaian batik mengamuk sembari menunjuk-nunjuk koordinator penyaluran bansos di Gorontalo.
Kemarahannya itu dipicu adanya perbedaan laporan antara Program Keluarga Harapan (PKH) setempat dengan data yang disampaikan pejabat Kemensos.
Data itu terkait dicoretnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah.
Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat saat itu memaparkan bahwa pihak Kemensos tidak pernah mencoret data KPM PKH.
Sontak Bu Risma kemudian memarahi petugas PKH Gorontalo yang kebetulan ikut dalam rapat.
"Jadi bukan kita coret, ya! Kamu tak tembak, ya, tak tembak kamu!" ujar Risma sambil berdiri dari kursinya, berjalan mendatangi petugas PKH.
Dia lalu mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu.
Saat Risma mengucapkan 'tak tembak kamu', peserta rapat mengira Mensos sedang bercanda dan mereka sempat tertawa. Bahkan ada yang bercanda hingga meneriakan 'dor'.
Namun nada bicara Bu Risma yang semakin tinggi membuat seisi ruangan kemudian hening.
"Data-data itu, yang sering kamu jadi fitnah! Itu saya yang kena, tahu enggak!" tuturnya.
Risma juga menegaskan, pihak Kemensos tidak pernah mencoret data KPM.
Baca Juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Pensiun dari Dunia Politik, Demi Sang Puteri?
"DTKS dicoret, saya tidak pernah nyoret, semua daerah kita tambah, ngapain aku nyoret?!" ujar Mensos Risma.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Husain UI membenarkan hal tersebut, menurutnya, kemarahan Risma dipicu lantaran ada salah satu penerima yang telah dihapus sebagai penerima bantuan. Setelah di cek oleh staf ahli menteri, ternyata orangnya masih ada.
"Nah, itulah yang membuat Mensos marah kepada koordinator daerah penyalur bansos. Sebab mereka itu diangkat oleh Mensos dan bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo," pungkasnya.***
