Network
GALAMEDIA - Jenderal Andika Perkasa sambangi kantor DPR RI untuk jalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) menjadi calon Panglima TNI.
Usai melaksanakan fit and proper test, DPR Komisi I menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Andika mengaku siap menjalani tahap selanjutnya hingga dirinya resmi dilantik sebagai Panglima TNI.
Baca Juga: Dapat 'Tiket' untuk Jadi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Sempat Minta Maaf ke DPR, Kenapa Ya?
Setelah melalui beberapa tahap ini, persetujuan Jenderal Andika kemudian akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rencananya rapat tersebut akan dilaksanakan pada Senin 8 November 2021.
Dalam fit and proper test, Andika menyampaikan beberapa visi dan misinya secara singkat, padat dan jelas.
Salah satu pemaparan yang disampaikannya adalah mengenai penanganan konflik yang terjadi di Papua.
Andika mengatakan akan memenangkan pertempuran di Papua tanpa adanya peperangan atau dalam artian humanis.
Hal ini kemudian disambut baik oleh anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Ansory dan anggota lainnya.
“Gebrakan baru ini cukup bagus. Pendekatan humanis bisa saja aparat intelijen mendekati semua kelompok-kelompok, tidak asal main tangkap. Ini cukup bagus pendekatannya,” ujar Hasbi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu 6 November 2021.
Hasbi yakin dengan diangkatnya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika menjadi Panglima TNI itu bisa membawa perubahan besar untuk Indonesia.
Baca Juga: Anggota KKB Tewas Tertembak, Baku Tembak Terjadi di Intan Jaya
“Dan saya yakin dalam masa jabatan dia ke depan, saya berharap dia bisa meninggalkan legacy terutama untuk bangsa ini, TNI khususnya, meskipun hanya kurang lebih satu tahun,” tambah Anggota Fraksi Partai Nasdem ini.
Diketahui, Andika menjadi calon tunggal untuk mengganti posisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan mengakhiri masa baktinya pada akhir November 2021 mendatang.
Proses pergantian tersebut sebagaimana Surat Presiden (Surpres) bernomor R50/Pres/10/2021 yang telah diserahkan kepada DPR RI untuk mendapatkan surat persetujuan sebagaimana ketentuan dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.***
