Network
Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Cikarang, Kepolisian Resor Kabupaten Bekasi, Ditjen Pajak Wilayah Jawa Barat II, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Samsat Kabupaten Bekasi, Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Kantor Pos Cikarang, BPJS Kesehatan Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan Cikarang, PT Taspen dan Bank BJB.
"Saya ucapkan selamat kepada sekian institusi yang sudah bergabung. Masih ada yang belum bergabung mudah-mudahan dengan dorongan pak Menteri, warga kami tidak udah pontang-panting ketuk pintu yang jumlahnya banyak," kata pria yang kerap disapa dengan Kang Emil.
Usai diresmikan, Gubernur menyempatkam diri untuk menjadi saksi nikah pertama di MPP Kabupaten Bekasi.
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, kehadiran mal pelayanan publik membantu meringankan segala urusan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Apalagi, Kabupaten Bekasi memiliki wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduk yang banyak.
Baca Juga: Penangkapan Ustaz Farid Okbah, Polri: Yang Dilakukan Densus 88 Tidak Ada Upaya Kriminalisasi
"Dengan 30 juta penduduk dan wilayah yang luas siapapun yang bertanggung jawab sebagai kepala daerah, harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, yang terbaik buat seluruh warganya," kata Tjahjo.
Mal pelayanan publik bisa mempercepat proses perizinan yang berdampak kepada jumlah investasi yang naik. "Kedua mempercepat proses perizinan, jangan mau didikte pengusaha, tapi jangan pemerintah daerahnya neko-neko sudah ada layanan publik harus cepat sesuai aturan," kata Tjahjo.
Sementara itu, Plt Kabupaten Bekasi Akhmad Marjuki mengatakan, kehadiran MPP Kabupaten Bekasi merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP pada tahun 2020 lalu.
"Alhamdulillah hari ini kita meresmikan bersama mal pelayanan publik. Ini menjawab keinginan masyarakat Kabupaten Bekasi yang membutuhkan pelayanan cepat dan murah," ucapnya.***
