Network
GALAMEDIA – Pandemi Covid-19 dinilai bisa membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran atau regresi.
Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan hal tersebut perlu dicegah dengan sejumlah upaya agar tidak terjadi.
Baca Juga: Bukan Cuma Croissant, Ini Deretan Pastry Populer Lainnya
Helmy menjelaskan, anggapan ini datang berdasarkan Economist Intelligent Unit (EIU) yang juga disebutkan terjadi di negara lain. Ia menganggap kemungkinan penurunan demokrasi sebagai tantangan tersendiri bagi bangsa.
“Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi,” kata Helmy dalam keterangan tertulis dilansir Galamedia Jumat, 3 Desember 2021.
Helmy menyebutkan, tantangan yang dimaksudnya antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi Covid-19 terjadi.
Paham-paham tersebut, kata dia, dimanfaatkan untuk menghapuskan demokrasi.
Baca Juga: Rendy Enggan Cerita ke Al Soal Jessica Karena Hal Ini Bocoran Ikatan Cinta 3 Desember 2021
“Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengakui bahwa memang prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Oleh sebab itu, maka harus ada peningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu tersebut.
Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Namun juga soal kematangan demokrasi yang lebih penting dari hal lainnya.
“Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi. Sebab, proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang,” terang Helmy.
Selain soal demokrasi, pandemi Covid-19 juga, lanjutnya, berdampak nyata pada tekanan ekonomi.
Pada situasi ini, kata Helmy, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahanan di pemilu cenderung diuntungkan.
Lebih lanjut, Helmy menilai, tekanan ekonomi membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman.
Padahal, demokrasi sudah jelas membutuhkan keragaman. ***
