Network
Pihaknya juga menginginkan tidak adanya pembatasan usia untuk memperoleh kesetaraan pendidikan paket C. Pasalnya, usia maksimal untuk memperoleh kesetaraan pendidikan paket C yaitu 21 tahun.
"Jadi tidak dibatasi dengan usia tadi. Kalau dibatasi ya siapa yang akan mengurus yang usia lanjut. Itu yang paling penting," terangnya.
Ia berharap kehadiran Pemprov Jabar sesuai dengan Amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang selama ini belum terperhatikan terhadap pendidikan masyarakat.
Baca Juga: Penerima Vaksin Tak Bisa Menghindar dari Omicron, WHO: Lebih Cepat Menular!
Bahkan, dalam program Jabar Masagi tidak tersentuh, padahal pendidikan adalah syarat mutlak dan dilindungi oleh negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pelayanan Dasar Setda Jabar, Jatti Indriyati menerangkan bahwa FK PKBM Jabar menginginkan perhatian yang lebih dari pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan non formal. Kemudian dari segi pembiayaan, sarana, prasana, dan lainnya juga ingin diperhatikan.
Kendati demikian, Pemprov Jabar sebagai wakil Pemerintah Pusat akan mengoordinasikan dan mengomunikasikan dengan kabupaten/kota terkait pendidikan non formal.
"Bila diperlukan kami juga akan mengeluarkan, mengatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan non formal di kabupaten/kota. Yang mereka tuntut ada regulasi khusus mengenai pendidikan non formal. Tadi saya sampaikan, kami mengatur pendidikan non formal tapi tidak mengatur PKBM," tuturnya.
Jatti menjelaskan, terkait pembatasan usia bagi kesetaraan pendidikan paket C kewenangannya berada di Pemerintah Pusat. Sedangkan, Pemprov Jabar hanya melaksanakan regulasi tersebut.
"Itu regulasinya di Pemerintah Pusat dan kami hanya melaksanakan saja. Kalau mau memberikan rekomendasi, ya kami terima," tambahnya.
