Network
GALAMEDIA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan akan mengajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dirinya menilai sosok Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Ototitas IKN.
Kabar tersebut lantas mengejutkan bagi banyak pihak, salah satu yang turut menyoroti ialah pakar telematika, Roy Suryo.
Melalui akun Twitter pribadinya @KRMTRoySuryo2, dirinya menilai bahwa PDIP yang berani mengajukan Ahok adalah hal yang keterlaluan.
Baca Juga: Luhut dan Mahfud MD Tidak Divaksin dengan Alasan Usia, Benarkah? Begini Faktanya
"TERWELU ... (baca: Terlalu). Ini kata yg paling pantas diucap utk Partai Terbesar yg memiliki Jutaan Kader Putra terbaik potensialnya itu," ujarnya dilasnir Galamedia dari akun Twitter @KRMTRoySuryo2 pada Juamt 28 Januari 2022.
Roy seolah heran dengan aksi yang dilakukan PDIP yang malah mencalonkan mantan narapidana (napi) yang juga seorang penista agama menjadi Kepala Otoritas IKN.
"Kok ya masih saja hanya bisa mencalonkan si Mantan Napi, Penista Agama pula ...," katanya.
Dalam unggahan yang sama, Roy Suryo lantas menegaskan bahwa PDIP hanya bisa berbohong di antara 274 juta rakyat Indonesia.
"Masa lagi2 hanya bisa nge-aHoaX diantara 274 Jt Rakyat. AMBYAR," ucapnya.
Baca Juga: Ada Apa dengan Billy Keraf? Eks Bintang Muda Persib ini Mendadak Jual Murah Akun Instagram Miliknya
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut jika Ahok dinilai punya pengalaman sebagai kepala daerah yakni gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Kendati demikian, PDIP mengajukan Ahok pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu calon Kepala Otorita IKN.
Meski begitu, dirnya menlanjutkan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan keputusan Jokowi apakah akan tetap memilih Ahok atau tidak.
Menurutnya, untuk mengelola IKN di Kalimantan, memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami kultur kebudayaan bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.
Perlu diketahui, Jokowi memiliki waktu paling lama dua bulan untuk menunjuk Kepala Otoritas IKN.***
