GALAMEDIA - Baru-baru ini publik dihebohkan nama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang resmi bernama Nusantara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkannya pada rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Senin 17 Januari 2022.
“Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari bapak presiden itu pada hari jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” paparnya.
Baca Juga: Arteria Dahlan Ketahuan Gunakan Bahasa Sunda Usai Heboh Minta Kajati Dicopot, Ridwan Kamil: Katanya Gak Boleh?
Usai pemberian nama, kabarnya Presiden Jokowi menyebut empat calon potensial pemimpin IKN baru, salah satunya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Kabar ini menuai pro dan kontra di sejumlah kalangan. Terkait hal tersebut, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Ngabalin mempertanyakan alasan sejumlah pihak mempermasalahkan nama Ahok.
Melalui akun Twitter pribadinya @AliNgabalinNew, ia menyebut Ahok sosok yang muda dengan manajerial cukup baik.
Baca Juga: Saingi Raffi Ahmad? Prilly Latuconsina Terima Ajakan dari Persikota FC: Wah Gimana Guys?
Tak hanya itu, Ngabalin menegaskan Ahok memiliki sifat kempemimpinan yang mampu 'membantai koruptor'.
“JOKOWI, menyebutkan nama AHOK satu diantara 4orang yg beliau sampaikan ke publik. Kenapa kau yg gatel badanmu, terasa demam&gemes?" ujarnya dilansir Galamedia pada Kamis, 20 Januari 2022.
"yg ada pd Ahok itu usia muda&energik, manajerial yg ok, punya resources, punya leadership, bisa membantai koruptor," lanjutnya.
Baca Juga: Ajak Mantan Tukang Coet, Dedi Mulyadi Tanggapi Isu Arteria Dahlan
Untuk itu, ia menilai tak ada yang salah jika Ahok menjadi pemimpin IKN baru.
"Lantas adakah yang salah dengan AHOK?" jelasnya.
Kabarnya, pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur ditargetkan hingga tahun 2045.
Menurut Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, pembangunan dan pemindahan IKN dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.***