Network
GALAMEDIA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Seperti diketahui, puluhan warga Desa Wadas diciduk aparat kepolisian usai terjadi kericuhan pada saat pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.
Budayawan Sudjiwo Tedjo pun langsung melontarkan sindiran terkait adanya peristiwa penangkapan puluhan warga di Wadas tersebut.
"Di negara Pancasila mustahil ada peristiwa seperti di WADAS," sindirinya melalui @sudjiwotedjo, Rabu, 9 Februari 2022.
"Berita atau video kekerasan itu pasti hoaks. Mohon aparat hukum menyelidiki berita2 fitnah ini," sindirnya lagi.
Baca Juga: Felix Stray Kids Sedang Pemulihan Diri dari Cedera Punggung, Penggemar Khawatir
Ia pun kembali melontarkan sindirian melalui akun Twitter tersebut.
"Ngukur tanah bawa meteran, jangan bawa polisi," ujarnya.
Pengarang buku "Pergeseran Otoritas", Wahyudi Akmaliah menyoroti kasus Wadas dalam kaitannya dengan Ganjar Pranowo.
Menurutnya, hal itu menjadi kartu mati untuk politisi PDIP Ganjar Pranowo.
"Ini kartu mati untuk Ganjar. Satu sisi harus menarik simpati publik untuk 2024," ujar peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini.
"Di sisi lain, ia harus mengamankan kebijakan Jokowi, yang justru jadi batu Sandungannya kelak terkait keberpihakan" lanjutnya.
"Satu-satunya keuntungan; masyarakat Indonesia punya ingatan pendek!," tandasnya melalui akun Twitter @wah_am·
Pernyataan itu merespons cuitan Ganjar Pranowo terkait peristiwa yang terjadi di Wadas.
"Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat Desa Wadas. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab," ujar Ganjar.
Ia pun mengaku telah meminta kepada Kapolda dan Wakapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas.
"Kemarin malam saya sudah menelepon Pak Kapolda dan Pak Wakapolda. Saya menyampaikan agar warga Wadas dibebaskan dan kami bersepakat insyallah hari ini warga akan dipulangkan," ujarnya melalui @ganjarpranowo.
"Selanjutnya, kami membuka ruang dialog dengan fasilitasi Komnas HAM agar penyelesaian masalah ini menjadi kebaikan untuk semua pihak," katanya.***
