GALAMEDIA - Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat, Nurodi menyayangkan masih belum bisa digunakannya Kantor Sekretariat Dekopinwil yang berada di Jalan Soekarno-Hatta.
Sehingga rapat kerja yang hendak dilaksanakan oleh pihaknya menjadi terhambat bahkan batal.
Menurutnya sebelum menggunakan kantor sekretariat tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat penggunaan kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini, gedung tersebut masih digembok dan tidak dapat digunakan.
"Kami hanya melaksanakan tugas sebagai Dekopinwil, dan surat sudah dilayangkan, tapi belum bisa digunakan dan masih digembok. Jadi terhambat," ungkapnya di depan Kantor Sekretariat Dekopinwil Jabar, Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu, 16 Maret 2022.
Dikatakannya kondisi tersebut, merupakan dampak dari adanya dualisme kepengurusan di Dekopinwil, dari pusat, provinsi hingga kota dan kabupaten.
"Karena itu, kita menghargai dinas terkait, dan katanya masih menunggu fatwa MA (Mahkamah Agung), maka kita tunggu. Oleh karena itu, kita gembok balik," terangnya.
Nurodi menjelaskan bahwa pihaknya menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, untuk mengambil ketegasan dalam persoalan dualisme tersebut.
"Maka menteri koperasi harus tegas, secara hukum sudah jelas. Ini sudah selesai sebetulnya, dan ini sudah terlalu lama dan ini semacam oligarki," ujarnya.