Network
GALAMEDIA - Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas dalam menyikapi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Seperti diketahui, orang nomor satu di Indonesia tersebut, telah menentang wacana tersebut.
Oleh karena itu, PKS akan melihat langkah seperti apa yang dilakukan Presiden jika masih ditemukan adanya unsur kabinetnya yang bersuara tentang masalah itu.
Mengingat langkah yang diambil akan menentukan gambaran dari penolakan yang dilakukan Presiden.
"Saya rasa masyarakat bisa menilai, layakkah 3 periode dengan situasi dan tata kelola seperti ini. Jadi yang terasa penderitaan akan semakin panjang, saya sih terserah saja presiden mengatakan jangan ada lagi yang berwacana 3 periode, tapi yang kita lihat kenyataannya, apakah benar menteri menteri itu akan diam, atau justru perkataan pak presiden justru diabaikan, jika masih ada yang berkata masalah itu dari instrumen bangsa maka yang pertama perkataan presiden itu tidak ada artinya dimata mereka, yang kedua perlawanan rakyat akan semakin keras," ungkapnya di Kota Bandung, Rabu 6 April 2022.
Lebih jauh, jika masih ditemukan adanya komponen bangsa yang membahas bahkan mendukung masalah itu, sanksi tegas perlu diberikan bagi komponen bangsa yang melanggar.
"Makannya saya rasa pencopotan jabatan jadi konsekuensi yang harus diberikan, karena kalau tidak maka patut dipertanyakan apakah presiden mengatakan tidak tapi nyatanya iya atau bagaimana, langkah tegas ini yang kami nantikan," jelasnya.
"Presiden sudah jelas bilang jangan lagi dibahas, tapi masih ada yang bahas. Saya rasa pencopotan sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pak presiden jika masih ada unsur bangsa yang membahas masalah ini," terangnya.
Jika hal itu tidak di lakukan, Haru menilai ada hal lain dibalik perkataan presiden, dihadapan publik yang disetujui tentang rencana itu.
"Makanya kita menunggu apakah wacana ini terus bergulir atau tidak, kalau masih bergulir berarti perkataan presiden tidak diindahkan oleh unsur unsur bangsa ini, atau mungkin ada kesepakatan lain di balik penolakan pak presiden," tandasnya.***
