Network
Ia menjelaskan, pihaknya menuntut dan meminta kepada Pemerintah terutama Jawa barat, untuk menolak rencana 3 periode dan penghapusan terkait adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Tuntutan kami yang pertama itu mengenai adanya inkontitusional, karena dari skema politik yang ada, kita bisa asumsikan bahwa dari kepemimpinan itu mau diperpanjang. Selain itu, juga terkait adanya kenaikan PPN, dan harga bahan pokok juga mahal, dan kelangkaan BBM dan lain sebagainya," tuturnya.
Selain beberapa tuntutan tersebut, pihaknya juga menagih janji-janji politik dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang dinilai masih yang belum terselesaikan.
Sementara itu, Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM) mengatakan bahwa gerakan mahasiswa untuk tidak terkecoh dengan statement presiden.
Pasalnya mahasiswa menganggap dulu juga Presiden Jokowi melakukan hal yang sama, saat menuntut tolak Omnibuslaw.
Baca Juga: Ade Armando Babak Belur Dihajar Massa Aksi Demo 11 April 2022 di Depan Gedung DPR
"Kita sudah ragu dengan statement pak presiden, dulu juga sama saat Omnibus Law Pak Jokowi meminta agar pembahasannya ditunda. Tapi toh akhirnya diketok juga," terang Juru Bicara AMJM, Agung Andrian.
Menurutnya publik sudah distrust dengan pernyataan yang tidak dibarengi dengan bukti nyata. Mengingat statement yang keluar dari presiden, selalu berbanding terbalik dengan kenyataan.
"Coba deh kilas balik kalo pak presiden bilang A yang kejadian malah B. Masa menteri naikin harga minyak goreng beliau enggak tahu, di publik kan dia bilangnya enggak tahu. Tapi jalan aja tuh kelangkaan minyak sama harga tingginya," jelasnya.
Dengan demikian, pihaknya menyimpulkan gerakan mahasiswa kali ini akan panjang dan terus mengawal amandemen konstitusi negara sebagai amanah Reformasi.
