Anggota DPR RI Minta APH Tindak Tegas Perusahaan yang Ambil Mata Air Tanpa Izin

- 11 Juni 2022, 13:40 WIB
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanudin.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanudin. /

Hasil laporan sementara, kata TB Hasanudin, perusahaan PT Duta Family ada beberapa titik yang memiliki izin, namun izinnya diduga tidak sesuai ketentuan yakni digunakan untuk kepentingan tertentu dan pengambilannya melebihi kapasitas.

"Tentu saya mohon tidak hanya sekedar diselesaikan oleh Satpol PP, ini harus penegakan hukum karena jelas melanggar ketentuan hukum-hukum yang berlaku," jelasnya.

Baca Juga: Penuh Makna! Lirik dan Terjemahan Lagu Yet To Come - BTS

TB Hasanudin menjelaskan, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sumber Daya Air yakni menjelaskan bahwa air harus dimanfaatkan untuk negara, untuk rakyat, jangan sampai ada yang dirugikan akibat kegiatan ilegal itu.

Ia melanjutkan, kegiatan pengambilan air itu harus ada izin lingkungan, izin desa, pemerintah daerah, kemudian dari BBWS, dan Kementerian PUPR, kemudian harus jelas peruntukkannya.

Selama ini, kata dia, kegiatan pengambilan air di daerah itu diduga untuk dijual yang diprediksi nilai dari hasil penjualannya itu mencapai Rp20 miliar per tahun, sementara pendapatan yang besar itu memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak.

Baca Juga: Umuh Muchtar Puji Kepemimpinan Iwan Bule di PSSI Usai Timnas Indonesia Pecahkan Rekor 42 Tahun

"Saya dapat informasi dari pak camat (beroperasi) mulai 2014 hampir 8 tahun, dengan 8 tahun debit air kita sudah semakin berkurang, kalau di hitung hampir Rp200 miliar, tidak tahu saya rakyat kebagian apa, ini harus ditegakkan saya mohon kepada aparat kepolisian, kejaksaan untuk segera turun melakukan investigasi, kalau laporan saya ini benar terbukti segera ambil tindakan, kemarin baru penanganan Satpol PP Sumedang," paparnya.

Dan tak kalah penting, lanjut TB Hasanuddin, bahwa angka Rp200 miliar selama delapan tahun tersebut, diduga merupakan potensi kerugian negara.

Untuk itu, dia berharap pemerintah daerah maupun pusat harus bertindak tegas karena dalam setiap pemanfaatan air harus ada pajaknya, dan dari pajak itu digunakan untuk pembangunan daerah, jangan sampai tidak memberikan manfaat bagi negara.

Halaman:

Editor: Ziyan Muhammad Nasyith


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x