Network
GALAMEDIA - Meningkatnya impor pakaian bekas di Indonesia, menjadi sorotan Rachmat Gobel.
Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Bidang Industri tersebut mengungkap impor baju bekas telah merugikan industri garmen kecil juga rumahan.
Selain merugikan industri garmen, menurut Rachmat Gobel impor baju bekas juga bertentangan dengan visi Jokowi.
Baca Juga: Spoiler Drakor Wonderful Nightmare, Drama Komedi yang Wajib Ditonton
Rachmat Gobel juga menambahkan impor baju bekas juga tidak ramah lingkungan.
"Ini sangat merugikan industri garmen rumahan yang berskala UMKM dan juga tidak ramah lingkungan," ungkap Rachmat Gobel seperti dilansir dari Antara, Senion 13 Juni 2022.
Diketahui bahwa impor baju bekas semakin meningkat pada tahun 2017 dengan nilai triliunan rupiah.
Baca Juga: Perjalanan Karier Refal Hady, Si Ganteng Lawan Main Anya Geraldine di Aku Pasti Ada Untukmu
Padahal sudah ada peraturan yang melarang impor baju bekas, demikian dikatakan Rachmat Gobel yang pernah menjadi Menteri Perdagangan pada Kabinet Kerja I Presiden Joko Widodo.
Peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, yang menyebutkan impor pakaian bekas dilarang dan jika sudah masuk harus dimusnahkan.
Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan.
Baca Juga: Ikut Rasakan Kesedihan Meski tak Mengenal Eril, Guru SLB Ini Doakan Almarhum Diterima di Sisi Allah SWT
Rachmat Gobel dengan tegas menyebut impor baju merupakan hal yang bertentangan dengan visi presiden.
"Impor pakaian bekas tentu bertentangan dengan visi Bapak Presiden dan memperburuk ekonomi di lapis bawah serta melemahkan UMKM," ujar Rachmat Gobel.
Selain itu Rachmat Gobel juga menilai bahwa impor baju bekas tersebut belum tentu layak pakai, sehingga berbahaya bagi kesehatan.
Baca Juga: Serial Melur Untuk Firdaus Sudah Episode Berapa? Ini Informasinya Lengkap dengan Link Nonton
Bahkan ia menyebut bahwa impor baju bekas bisa menjadi sampah bagi Indonesia.
"Tak semua pakaian bekas itu bisa layak pakai dan akan menjadi sampah bagi Indonesia," ungkapnya.***
