Network
Termasuk, lanjut dia, penuntasan dugaan kasus pengambilan air dan penjualan air ke industri tanpa izin. Apalagi, jika dugaan pelanggaran tersebut sudah dilakukan selama delapan tahun.
“Ya jelas pidana, ada pelanggaran hukum,” kata Aji Sofyan Effendi.
Aji membenarkan, bahwa perusahaan yang melakukan pengambilan air dari sungai atau mata air dan kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan atau industri-industri, memang harus memiliki izin sesuai UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Baca Juga: Kasus Pengambilan Air Tanpa Izin di Sumedang Bisa Turunkan Kepercayaan Investor
Dalam Pasal 49 ayat (2) UU tersebut, misalnya, mengatakan bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin.
Jika tidak memiliki izin namun sengaja melakukan kegiatan seperti pasal 49 ayat (2), maka berdasarkan pasal 70, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikitnya Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.
Untuk itulah Aji menegaskan, demi perekonomian daerah dan agar investor tetap berminat menanamkan modal, maka dalam menyikapi dugaan kasus PT DFT, tidak ada cara lain, kecuali melalui penegakan hukum.
Persoalan ini, menurut Aji sangat serius. Karena jika tidak ada investasi masuk, maka daerah memang masih bisa hidup. Tetapi, diingatkan, kemampuan daerah pada akhirnya hanya bisa untuk membiayai belanja rutin.
“Sedangkan untuk pembangunan secara menyeluruh yang bisa men-drive pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, tidak bisa. Karena memang diharapkan dari pihak investor,” pungkasnya.***
