Sejarawan LIPI: Komunisme Sudah Punah, Isu PKI Muncul karena Kepentingan Pemilu 2024

Informasi sangat mentah dan sumir itu sengaja disebarkan berulang dan terus menerus.

"Dan hal itu didukung pula oleh proyek Desoekarnoisasi yang dilaksanakan selama masa berkuasanya Orde Baru. Akumulasi semua hal itu juga yang terjadi dalam polemik pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)," jelasnya.

Asvi tak memungkiri jika stigmatisasi PKI masih menjadi alat politik yang digunakan sebagai senjata menuju pemilu 2024. Masalahnya, dalam mengangkat isu itu, stigma terhadap anak-anak dan keturunan keluarga terlibat PKI masih diteruskan.

Baca Juga: Jelang pengumuman PPDB SMA/SMK, Orangtua Jangan Panik dan Cemas

"Itu bagi pandangan saya seharusnya diluruskan. Kalau seseorang jadi PKI, anaknya tak menanggung dosa dia. Itu sama dengan jika seorang ayah melanggar hukum, anaknya kan tak harus diadili," terangnya.

"Kita tak menganut dosa turunan. Kalau ortunya PKI atau ormas kiri, anaknya tak otomatis menganut komunis. Apalagi ajaran itu tak bisa lagi dikembangkan di Indonesia," sambung Asvi.

Dia lalu memberikan contoh bagaimana tudingan tak berdasar itu merugikan DPR. Termasuk bagi partai seperti PDI Perjuangan yang memiliki anggota bernama Ribka Tjiptaning.

Karena menulis sebuah buku tentang pengalamannya sebagai anak dari orang tua yang dituduh PKI, sampai sekarang Ribka dianggap PKI. DPR juga dianggap mengakomodasi PKI, dan PDIP dituduh mempunyai 85 persen anggota bekas PKI.

Baca Juga: Tim Persib Berikan Doa Terbaik untuk Kesembuhan Puja Abdillah

Padahal, sebelum menjadi anggota DPR, untuk menjadi caleg saja, setiap orang termasuk Ribka harus ada screening dan surat bebas PKI dari Kepolisian. Sehingga seorang anggota PKI takkan mungkin lolos.