Network
GALAMEDIANEWS - Bantuan gempa Cianjur diduga dikorupsi alias diselewengkan.
KPK pun membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat soal dugaan tersebut.
"Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 26 Desember 2022.
Baca Juga: 5 Bakmi Enak di Bandung, Rekomendasi Wisata Kuliner Liburan Akhir Tahun
Baca Juga: Ini LINK Kemnaker Buka Lowongan Kerja PPPK Tenaga Teknis, 357 Formasi, Catat Cara Daftar dan Syarat
Ali Fikri menjelaskan terkait dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa Cianjur.
Namun ia enggan membeberkan terkait materi yang dilaporkan, termasuk siapa yang melaporkan.
"Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik," tambahnya.
Ali Fikri menegaskan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menelaah dan memverifikasi terlebih dahulu.
"Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan," tuturnya.
Baca Juga: Liburan Nataru 2022 AVATAR 2 The Way of Water Kuasai Bioskop Hollywood, di Jepang Bermasalah?
"Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut," lanjut Ali Fikri.
Bupati Cianjur
Sebelumnya, laporan itu dilakukan oleh Acsenahumanis Respon Foundation terhadap Bupati Cianjur Herman Suherman.
Acsenahumanis Respon Foundation usai membuat laporan menyebut bantuan tersebut diberikan oleh Emirates Red Crescent terdiri atas 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, dan battery charger untuk tenda.
"Bupati memotong SOP (prosedur operasi standar) yang sudah dibuat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," demikian keterangan Acsenahumanis Respon Foundation dikutip pada hari Senin.
Herman disebut memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingan pribadi dan tidak menyalurkan bantuan sebagaimana semestinya.
Baca Juga: 3 Bubur Ayam Enak di Bandung, Rekomendasi Wisata Kuliner yang Pas Buat Sarapan Pagi
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING INDONESIA vs Brunei Darussalam Piala AFF 2022 Grup A Klik di SINI
"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya, Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," ungkap Acsenahumanis Respon Foundation.
KPK juga telah memberikan perhatian terhadap distribusi donasi bagi para korban bencana secara keseluruhan agar tepat sasaran dan tidak terjadi praktik-praktik tindak pidana korupsi.
KPK melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi serta Kedeputian Pencegahan dan Monitoring secara kontinu akan mendampingi Pemkab Cianjur untuk memitigasi dan mencegah terjadinya risiko korupsi tersebut.***
