Network
GALAMEDIANEWS - Perdagangan Pengaruh adalah salah satu jenis korupsi yang paling umum terjadi, yang tidak mudah dibuktikan. Bentuk korupsi ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak memegang kekuasaan dan kewenangan langsung, namun dapat menentukan arah suatu kebijakan.
Korupsi dalam bentuk perdagangan pengaruh adalah masalah serius yang mengancam integrasi ekonomi dan kredibilitas sistem politik. Bentuk korupsi ini terjadi ketika seseorang menggunakan koneksi pribadi, kekuatan politik atau bentuk pengaruh lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam transaksi bisnis, mengamankan kontrak atau mendapatkan aturan dan kebijakan yang menguntungkan.
Korupsi perdagangan pengaruh terdaftar sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), khususnya Pasal 18 tentang klasifikasi korupsi dan penegakan hukum. Namun, dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengaturnya secara khusus.
Konvensi ini mendefinisikan "memperdagangkan pengaruh" sebagai janji, tawaran, atau hadiah kepada pejabat publik atau orang lain yang menggunakan pengaruhnya, baik secara implisit maupun eksplisit, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Hal ini juga termasuk mencari atau menerima keuntungan yang tidak semestinya oleh pejabat publik untuk tujuan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Twitter 'Mengamuk' saat Bentrokan Luffy dan Kaido Membelah Langit di Anime One Piece
Dampaknya dari perdagangan pengaruh ini sangat luas dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi perekonomian secara keseluruhan. Sebagai contoh, hal ini mendistorsi persaingan yang sehat dan merusak aturan hukum, karena para pelaku dalam bentuk korupsi ini menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pihak lain.
Contoh sederhana dari perdagangan pengaruh adalah ketika seseorang yang memiliki kekuasaan dan otoritas mencoba untuk mempengaruhi arah kebijakan badan legislatif atau eksekutif, Seorang Pimpinan partai politik tertentu melobi untuk mendapatkan jatah kursi di kabinet menteri. Perdagangan pengaruh ini biasanya dilakukan oleh individu-individu berpengaruh yang memiliki akses langsung atau tidak langsung kepada para pengambil keputusan.
Pengaruhnya semakin kuat ketika melibatkan orang yang dekat dan dihormati, seperti pemimpin partai, sementara lembaga yang dituju adalah salah satu kadernya. Tidak mengherankan, menjual pengaruh juga merupakan bentuk korupsi politik. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik dan Instansi pemerintah dan tentunya akan merugikan anggota masyarakat yang paling rentan.
Untuk mencegah dan memerangi korupsi perdagangan pengaruh yang menjajakan pengaruhnya, sangat penting untuk menerapkan undang-undang dan peraturan anti-korupsi yang kuat. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti pelaporan wajib atas hadiah atau bantuan yang diterima dari pejabat publik, serta sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam korupsi.
Selain itu, sistem yang transparan dan dapat diverifikasi untuk melaporkan dan menyelidiki potensi korupsi diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam penjualan pengaruh bertanggung jawab.
Organisasi masyarakat sipil dan media juga memiliki peran penting dalam mencegah dan memerangi penjualan pengaruh. Organisasi-organisasi ini dapat memantau dan mengekspos praktik-praktik korupsi serta mengadvokasi langkah-langkah anti-korupsi yang lebih kuat. Media juga dapat meningkatkan kesadaran publik akan dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan menyediakan platform untuk melaporkan kasus-kasus penjualan pengaruh.
Singkatnya, jual beli pengaruh adalah bentuk korupsi yang memiliki konsekuensi serius bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Mencegah dan memerangi korupsi membutuhkan undang-undang anti-korupsi yang kuat, sistem yang transparan dan akuntabel untuk melaporkan dan menyelidiki korupsi, serta keterlibatan masyarakat sipil dan media.
Sangatlah penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem ekonomi dan politik kita bebas dari korupsi dan supremasi hukum dihormati.***
