Sri Mulyani Indrawati Sebut Prinsip Keadilan dan Keterjangkauan Merupakan Tantangan Mekanisme Transisi Energi

- 18 Februari 2023, 19:27 WIB
Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan/ANTARA/Abriawan Abhe
Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan/ANTARA/Abriawan Abhe /



GALAMEDIANEWS - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam mekanisme transisi energi adalah bagaimana membangun infrastruktur energi berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan terjangkau. Hal ini membutuhkan energi yang sangat mahal, dimana banyak negara perlu terus mengembangkan dan berupaya juga mengurangi emisi karbon mereka.

"Di Indonesia, 62% energi berasal dari batu bara dan lebih dari 90% merupakan bahan bakar fosil. Kami ingin meningkatkan energi terbarukan menjadi 23%," ujar Menteri Keuangan dalam Munich Security Conference bertajuk “Power Shifts Geopolitics of the Green Transation"  di Jerman, sebagaimana dikutip dari laman resmi kemenkeu pada Sabtu, 18 Februari 2023.

Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa pembiayaan merupakan elemen yang sangat penting dalam mekanisme transisi energi. Menurutnya, transisi dari energi bahan bakar fosil ke energi terbarukan membutuhkan kekuatan dari sisi finansial dan teknologi.

Baca Juga: Link Nonton Anime Rougo ni Sonaete Isekai de 8 manmai no Kinka wo Tamemasu Episode 7 Sub Indo bukan Otakudesu

"Berapa biayanya, siapa yang akan membayarnya, apakah akan ada insentif untuk membayarnya, apakah akan ada subsidi, apakah akan ada peluang bagi pemerintah untuk mensubsidi? Setelah Anda mengetahui berapa biayanya, dari mana uangnya berasal - dana publik, lembaga multilateral, bilateral, perusahaan swasta. Berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap sumber pendanaan? Apalagi dengan tingkat suku bunga yang tinggi saat ini, biaya pendanaan menjadi lebih tinggi," jelas Menkeu Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa energi terbarukan juga membutuhkan investasi, modal dan teknologi yang berbeda di setiap negara.

"Perubahan iklim adalah masalah sosial global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Ini adalah tentang komoditas yang sama - CO2, karbon. Namun jika Anda melihat ke seluruh dunia, harga karbon berbeda-beda. Beberapa negara telah memperkenalkan pasar karbon, sementara negara lainnya belum."

Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa suatu pemerintahan akan mengalami kesulitan jika kondisi keuangannya tidak sehat.

 "Pemerintah akan menghadapi kesulitan jika keuangan mereka tidak sehat. Itulah sebabnya Indonesia, sebagai ketua G20 pada tahun 2022, telah mengambil langkah-langkah konkret dengan meluncurkan Mekanisme Transisi Energi, yang telah menarik perhatian banyak negara, termasuk Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang". ungkapnya.

Baca Juga: Nonton Anime Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki Episode 7 Sub Indo WINTER bukan Otakudesu: Ini Sinopsisnya!

Dengan demikian, Indonesia telah memasukkan keuangan berkelanjutan dalam berbagai diskusi bersama antara para menteri keuangan, gubernur bank sentral, pembuat kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun kepercayaan dan membuat keputusan konkret.

"Itulah sebabnya pada pertemuan G20 di Indonesia, Kemitraan Transformasi Energi mengumumkan komitmennya untuk menyediakan dana hingga US$20 miliar bagi Indonesia untuk mendukung transformasi ini," ujar Menkeu.***

Editor: Ryan Pratama

Sumber: Kemenkeu RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x