Network
GALAMEDIA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj. Nurhayti Monoarfa. Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, SH, MH di Gedung Pendopo Garut, Jalan Kabupaten, Jumat 24 Juli 2020.
Pertemuan tersebut membahas terkait uji coba digitalisasi Monografi desa untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial yang ada di Kabupaten Garut.
"Pada hari ini, saya bersama dengan Tim Bappenas akan menindaklanjuti kunjungan kerja Bapak Menteri PPN bersama Bapak Menteri Sosial tanggal 19 Juni 2020 yang salah satunya di Kabupaten Garut," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj. Nurhayati Monoarfa, pada wartawan.
Baca Juga: PM Israel Benjamin Netanyahu Didesak Mundur, Diduga Terlibat Skandal Korupsi
Dari pertemuan tersebut, Tim Bappenas telah melaksanakan kunjungan lapangan terkait Ujicoba Digitalisasi Monografi Desa untuk Mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Garut dengan salah satu Desa yang dipilih adalah Desa Pasanggrahan.
Dikatakannya, pada tahun 2020, upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan kesejahteraan sosial mengalami berbagai tantangan salah satunya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya tingkat Kemiskinan menjadi 9.78% di 2020. Dampaknya, tidak hanya menyerang sektor kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi lainnya.
"Dari hal tersebut, Bappenas yang tugas,pokok dan fungsinya adalah sebagai perencana, merencanakan arah kebijakan di tahun 2021 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang salah satu fokus pembangunannya adalah Reformasi Sistem Perlindungan Sosial," katanya.
Baca Juga: Bangkitkan Kembali UMKM, Pemkab Garut Dorong Hotel Beli Produk Khas Garut
Fokus pembangunan ini, kata legislator Fraksi PPP, tentunya perlu beberapa persyaratan agar dapat tercapai, yang utamanya adalah terkait data yaitu transformasi data menuju registrasi sosial yang harus dimulai dari desa.
Saat ini, menurut Nurhayati, di setiap Desa sudah memiliki Monografi Desa yang dipasang di setiap Kantor Desanya. Ada informasi kondisi di desa, ekonomi, kepemilikan aset dan juga data status pekerjaan dan pendidikan.
Dengan dibuat menjadi digital dan disempurnakan menjadi satu sistem, data-data ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Daerah agar dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data.
Baca Juga: Jumlah Covid-19 di Desa Cipatujah Tasikmalaya Meningkat
"Sehingga, diharapkan melalui data tersebut, pembangunan desa menjadi lebih sejahtera. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir acara. Diskusidiskusi yang sudah dilakukan ini sudah kami catat dan akan segera kami tindak lanjuti di Bappenas," katanya.***
