Network
GALAMEDIA - Komisi D DPRD Kota Bandung meminta pemerintah untuk memberikan solusi terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), terutama persoalan kuota internet. Pasalnya banyak orang tua yang merasa kewalahan akan kebutuhan kuota internet dalam mendukung PJJ.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat mengatakan pembelajaran berbasis daring pada kondisi pandemi, dinilai tepat. Namun harus ada solusi akan kuota internet, terutama dari orang tua siswa yang kurang mampu.
"Pembelajaran berbasis daring atau internet ini sudah baik, tapi solusi pemerintah akan kuota intenet juga dibutuhkan, dalam mendukung metode pembelajaran ini," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Selasa 28 Juli 2020.
Baca Juga: Belum Boleh Belajar Tatap Muka, Guru Sewaktu-waktu Bisa Berkunjung ke Rumah Siswa
Menurutnya persoalan kuota internet tersebut, jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar dan masyarakat harus diberikan kemudahan jaringan internet.
Dikatakannya pada pembelajaran berbasis daring, pemakaian kuota internet cukup banyak. Sehingga menjadi biaya tambahan yang membebani orang tua maupun siswa kurang mampu untuk membeli kuota.
"Dalam persoalan kuota ini, Pemkot Bandung harus hadir di tengah masyarakat yang kurang mampu. Seperti menyediakan jaringan internet atau membantu kebutuhan kuota internet," terangnya.
Politisi NasDem tersebut, menerangkan kebijakan PJJ secara daring merupakan bukti pemerintah melindungi dan memenuhi hak pendidikan anak.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Purwakarta Positif Covid-19, Bupati Langsung Jalani Swab Test
"Pemkot Bandung harus dapat memberikan keringanan bagi siswa kurang mampu, salah satunya dengan memberikan bantuan pulsa untuk diberikan pada siswa dari keluarga yang kurang mampu," tuturnya.
Selain itu, Pemkot Bandung dapat melakukan koreksi pada anggaran di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Masih memungkinkan mengalihkan anggaran belanja pendidikan yang belum digunakan, agar dialihkan untuk subsidi kuota internet.
"Menggeser anggaran belanja pendidikan yang bukan prioritas dapat menjadi salah satu solusi dalam membantu kebutuhan kuota internet siswa kurang mampu," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum SMP Disdik Kota Bandung, Bambang Ariyanto menerangkan pihaknya sudah mengimbau sekolah untuk mendata siswa yang tidak mampu atau Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Para siswa tersebut harus diberikan dukungan agar bisa mengikuti PJJ.
Baca Juga: China, Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab Berlomba ke Planet Mars, Ada Apa Ya?
"Jadi mereka (RMP) tidak usah mengajukan. Sekolah harus mendata siswa yang tidak mampu kemudian diberi bantuan. Itu berlaku untuk sekolah negeri dan swasta," ucapnya.
Dikatakannya penggunaan dana BOS tersebut disesuaikan dengan keperluan sekolah. Karena Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pun menginzinkan pengunaan dana BOS untuk mendukung PJJ.
"Anggarannya bebas, tergantung sekolah. Misal di sekolah ada yang terkendala alat dan kuota internet misal 20 orang, satu orang dikasih Rp 100 ribu itu tidak apa-apa," tambahnya. **
