Network
GALAMEDIA - Saat ini marak bermunculan klaim obat Covid-19 di Tanah Air sehingga meresahkan masyarakat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara dan mengatakan ada empat poin utama yang menjadi penyebab maraknya klaim tersebut.
Poin pertama karena buruknya politik manajemen penanganan wabah oleh pemerintah sejak awal.
"Sejak akhir Februari hingga saat kini, penanganan politik manajemen terkait pandemi oleh pemerintah masih kurang maksimal," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Abadi Tulus saat diskusi daring dengan tema klaim obat Covid-19 yang dipantau di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020.
Baca Juga: Masih Misterius, Ilmuan Dibikin Bingung Cari Penyebab Kematian Gajah
Kemudian, poin kedua ialah kurangnya literasi kepada masyarakat terkait produk obat-obatan selama pandemi terjadi.
Faktor ketiga yang mengakibatkan maraknya klaim obat bermunculan untuk penyembuhan Covid-19 berkaitan dengan aspek psikologis konsumen. Masyarakat menjadi takut terinfeksi karena hingga kini belum ada vaksin untuk penyembuhan.
"Akibatnya, banyak masyarakat mencari jalan ke luar sendiri untuk membuat obat dan melakukan pengobatan sendiri," katanya seperti dilansirkan Antara.
Baca Juga: Dalam ledakan di Beirut, Banyak Pekerja Asing Hilang dan Sulit Diidentifikasi
Secara undang-undang masyarakat dibolehkan melakukan pengobatan mandiri. Namun, jika produk tersebut dikomersilkan, iklan dan sebagainya maka bisa menjadi persoalan.
Selain itu, tekanan ekonomi yang terjadi akibat adanya pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pendapatan mengakibatkan banyak orang mencari alternatif pemasukan lain salah satunya dengan cara klaim obat tersebut.
Terakhir, penyebab maraknya klaim obat Covid-19 ialah lemahnya atau kurang optimalnya penanganan aspek hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.
Baca Juga: Daftar Nama Korban Tewas Akibat Kecelakaan di Tol Cipali Senin 10 Agustus Dini Hari Tadi
"Saya kira empat hal ini yang melingkupi mengapa klaim obat Covid-19 itu menjadi marak," ujar dia.
Pada kesempatan itu, YLKI menyarankan pemerintah dalam memecahkan masalah klaim obat Covid-19 tidak bisa hanya dilihat dari aspek mikro tetapi juga makro termasuk dari hulu dan hilirnya.***
