Network
GALAMEDIANEWS - Dalam rangka memberikan pendidikan terhadap hak pilih warga negara dalam Pemilu, Komunitas Cermat Demokrasi menggelar Festival Pinggiran Yogyakarta yang menyasar pada warga Glendongan, Sleman, Yogyakarta. Dihadiri sebanyak 31 warga yang sehari hari bekerja sebagai pemulung, mereka terdiri atas 20 orang dewasa dan 11 anak-anak.
Galamedianews melansir pemberitaan dari antaranews.com, digelar pada Selasa, 20 Juni 2023, Festival Pinggiran Yogyakarta merupakan sarana pendidikan kewarganegaraan bagi warga. Perkumpulan anak muda peduli pemilu yang tergabung dalam Komunitas Cermat Demokrasi berkolaborasi dengan Komunitas Sekolah Marjinal mengadakan Festival ini di Glendongan, Tambakbayan, Kelurahan Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Festival Pinggiran Yogyakarta tersebut dilakukan guna memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada para pemulung yang beberapa di antaranya tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP)," kata Ketua Program Advokasi Komunitas Cermat Demokrasi, Rais Assad Faiz.
"Kegiatan ini adalah bagian dari keseluruhan proses advokasi yang Cermat Demokrasi lakukan untuk mendorong pemenuhan hak sipil dan politik bagi para pemulung," lanjutnya.
Selain edukasi kewarganegaraan, festival ini juga diisi dengan tes kesehatan gratis, pembagian bantuan sosial berupa sembako, dan workshop karya seni untuk anak-anak. Harapannya, Festival Pinggiran Yogyakarta tersebut bisa menjadi sarana pendidikan kewarganegaraan yang dekat dan menyentuh kehidupan masyarakat terpinggirkan.
Baca Juga: Resep Pepes Ikan ala Rudy Choirun Masakan Khas Sunda Sehat dan Kaya Nutrisi
"Kita ingin memberikan gambaran bagaimana layanan-layanan sosial tersebut idealnya bisa kita dapatkan ketika kita tercatat sebagai warga negara negara Indonesia, sehingga para peserta yang belum memiliki KTP terdorong untuk mengurus KTP-nya," terang Rais menambahkan.
Selanjutnya, usai kegiatan tersebut akan dilanjutkan kegiatan dengar pendapat yang melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Sleman, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penyelenggara pemilu setempat.
