Network
GALAMEDIA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengusulkan jumlah populasi masuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Usulan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menerima Tim Nasional pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2020 atas LPPD Tahun 2019 Provinsi Jabar via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin 7 September 2020.
"Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga IKK dalam LPPD, menurut padangan saya, masih belum memuat indeks keadilan populasi," kata Ridwan Kamil dalam siaran pers yang diterima galamedia.
Baca Juga: Waroeng Mager, Tempat Nongkrong Baru di Punclut Bandung
Emil, sapaan akrabnya mencontohkan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, satu Gubernur dan 17 bupati/wali kota. Sedangkan Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk sama dengan Sumbar, hanya diurus oleh satu bupati.
"Menurut saya penilaian LPPD tidak proporsional, tidak ada indeks populasi. Kami diperbandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit untuk urusan-urusan dasar yang berbanding lurus dengan anggaran," ucapnya.
Menurutnya, ada ketidakadilan fiskal karena besaran anggaran dari pemerintah pusat ditentukan oleh jumlah daerah bukan jumlah penduduk. Ia pun mencontohkan perbedaan besaran anggaran Provinsi Jabar dengan Jawa Timur (Jatim).
Baca Juga: Mirip Klub Kasta Tiga Inggris, Dirilis Adidas Jersey Bersejarah Juventus Bikin Juventini Meradang
Jabar yang berpenduduk nyaris 50 juta mendapat anggaran lebih kecil dari Jatim yang berpenduduk 40 juta. Hal itu karena jumlah daerah Jatim lebih banyak daripada Jabar.
"Bila dibagi ke dalam jumlah per kapita, maka dana pusat itu membiayai warga Jatim Rp1 juta per orang, sedangkan Jabar Rp600 ribu per orang. Inilah ketidakadilan fiskal yang dapat mempengaruhi LPPD," tuturnya.
Tim Nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) akan mengevaluasi LPPD Tahun 2019 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pada 9 September 2020. Sementara LPPD Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota Jabar pada 7 dan 8 September 2020. Seluruh mekanisme evaluasi dilakukan secara daring.***
