Network
GALAMEDIANEWS - Presiden Tunisia Kais Saied mengusulkan perubahan konstitusi yang akan mengklasifikasikan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai pengkhianatan tinggi, sebagai solidaritas terhadap warga Jalur Gaza Palestina. Keputusan Presiden Saat ini datang setelah kontroversi yang meluas di dalam Parlemen Tunisia terkait rancangan undang-undang yang akan mengkriminalisasi segala bentuk normalisasi dengan Israel.
Dalam pidatonya, Presiden Saied menegaskan, "Pada saat rumah-rumah warga Palestina dihancurkan dan hak-hak mereka dilanggar, saat air dan kebutuhan dasar mereka diputuskan, dan kota-kota utuh dihancurkan, konflik ini bukan hanya masalah legalitas; ini adalah perang pembebasan. Siapapun yang berurusan dengan musuh Zionis adalah pengkhianat, dan pengkhianatan ini dianggap sebagai pengkhianatan tinggi."
Presiden Tunisia menekankan ketidaksetujuannya terhadap istilah "normalisasi," menyatakan bahwa hal itu mencerminkan ideologi yang telah dikalahkan yang tidak sejalan dengan semangat perlawanan dan perang gerilya yang terjadi di medan perang. Dia menekankan bahwa fokus haruslah pada kemenangan atau syahid.
Baca Juga: Israel Bom Sekolah yang dikelola PBB Tewaskan Lebih dari 20 Jiwa dengan Anggota Tubuh Termutilasi
Saied memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi Tunisia, mengingatkan pentingnya mendukung hak-hak sah rakyat untuk menentukan nasib mereka, dengan menekankan hak rakyat Palestina atas tanah mereka dan pendirian negara mereka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Presiden Saied selanjutnya menjelaskan perbedaan konstitusi Tunisia, mengindikasikan bahwa konstitusi tahun 2014 tidak berisi referensi apapun mengenai hak-hak rakyat Palestina dan klaim mereka atas sebuah negara dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, berbeda dengan konstitusi tahun 2022 yang menegaskan dukungan untuk gerakan pembebasan global.
Menanggapi rancangan undang-undang yang diusulkan, Saied merekomendasikan mempertimbangkan Pasal 60 Kode Pidana, yang mengatur tindakan pengkhianatan terhadap rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa tindakan semacam itu merupakan pengkhianatan tinggi.
Presiden Tunisia menyatakan dengan jelas bahwa Tunisia tidak akan berkompromi dalam sikapnya, menekankan posisi teguh mereka dalam pembebasan negara mereka. Ia mengatakan, "Kami tidak menerima tawar-menawar, tekanan, atau pemerasan dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar negeri."
Sebagai penutup, Presiden Saed mengulangi pentingnya kedaulatan rakyat Tunisia dan upaya mereka untuk membebaskan seluruh wilayah yang diduduki, dengan menyatakan, "Kami sedang menjalani perang pembebasan bersama semua rakyat merdeka di dunia, dan pembebasan bukanlah hasil kata-kata atau harapan semata, melainkan melalui tindakan."
