Network
Selanjutnya, Dirjen HAM menilai, bahwa Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang P2HAM telah melewati serangkaian tahap sebelum diundangkan pada 13 Oktober 2023 yang lalu.
" Dengan adanya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang P2HAM sekarang, sangat diharapkan jumlah unit kerja dapat meningkatkan tidak hanya dari internal Kemenkumham tetapi juga dari tingkat Kementerian, Lembaga dan Pemda yang menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada Masyarakat, "tuturnya.
Lebih lanjut, Dirjen HAM mengapresiasi Kemenkumham Jabar dan jajarannya atas kontribusi serta dukungan yang sudah diberikan.
Selain Kemenkumham Jabar, Dirjen HAM juga memberikan apresiasi kepada Skretariat Daerah (Setda) Pemprov Jabar yang telah memberi dukungan penuh dengan memfasilitasi peluncuran Permenkumham Nomor 25 tahun 2023.
"Terimakasih untuk Setda Pemprov Jabar atas dukungan fasilitasnya, semoga silaturahmi dan kerjasama yang terjalin selama ini memberikan benefisial agar terus berjalan dan dapat teradopsi ke seluruh Kabupaten /Kota di wilayah Jabar serta Pemda di seluruh Indonesia, "katanya menandaskan.
Sebagai informasi di tahun 2023 ini dari 282 Unit Kerja di Lingkup Kemenkumham RI yang lolos tahap evaluasi, terdapat 241 yang masuk ke dalam tahap penilaian dan menerima Predikat Unit Kerja P2HAM. ***
