Network
GALAMEDIANEWS – Inilah strategi Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya, dimana menurutnya para warga miskin ini harus naik kelas dan pemerintah kabupaten harus memegang data yang jelas.
Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bandung 2023 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Hotel Grand Sunshine Soreang, Rabu 20 Desember 2023.
Kabupaten Bandung sendiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sejak tahun 2021.
Menurut data BPS tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung sebesar 1,78%. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1,48% atau berkurang sekitar 54 ribuan orang.
"Penurunan ini tidak terlepas dari komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara berkualitas dan berkelanjutan," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Menurut Bupati Bandung atau Kang DS, strategi berkelanjutan telah diimplementasikan, termasuk penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan, penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan.
Dalam rakor tersebut Kang DS mewanti-wanti pentingnya akurasi data dalam penentuan sasaran intervensi kemiskinan. Kabupaten Bandung telah melakukan verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2022 dan pemutakhiran data P3KE tahun 2023.
Berdasar data tersebut, kata bupati, nantinya Bapperida harus segera membuat rencana yang konkret dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
