Network
Kemudian dalam pengangkutan beras dari gudang Bulog menuju ke lokasi penyerahan bantuan, Pos Indonesia menggunakan Aplikasi CBP. CBP adalah aplikasi first dan mdle mile (tracking pengiriman sejak dari gudang sampai titik penyerahan).
“Dengan aplikasi ini, seluruh proses pemindahan dan pengangkutan beras dapat dilacak dan diketahui jumlahnya secara realtime,” kata Tonggo.
Baca Juga: Kembangkan UMKM Indonesia, Pos Indonesia Tandatangani MoU dengan TikTok dan Kadin Indonesia
Setelah seluruh proses terlaksana dengan baik, proses selanjutnya pendokumentasian seluruh arsip ataupun dokumen akan dilakukan menggunakan Aplikasi e-Filing. e-Filing dipakai mendukung akuntabilitas dalam hal evidence dokumen penyerahan secara digital. Nantinya, seluruh dokumen CBP tersimpan secara digital dalam storage dengan tingkat keamanan yang tinggi.
Aplikasi ini juga digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen, penyimpanan dokumen hingga dapat diketahui progressnya menggunakan dashboard real time. Semua proses tersebut dapat dipantau menggunakan aplikasi dashboard.
“Ketiga aplikasi yang digunakan tersebut dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan progresnya dapat dilihat dalam dashboard,” katanya.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun mengatakan, Pos Indonesia telah beberapa tahun dipercaya pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Pos Indonesia memiliki SOP yang sudah teruji dan mampu memenuhi seluruh unsur dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu bersih, transparan dan profesional.
Pos Indonesia juga memiliki keunggulan dengan dukungan sumber daya transportasi, SDM dan ketersebaran Kantor Pos Cabang di seluruh Indonesia hingga daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) yang akan memudahkan dalam pendistribusian bantuan.
“Tentunya tak lepas dari penjadwalan dan koordinasi berbagai pihak seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, Perum Bulog dan swasta lain dalam membantu menyukseskan penyaluran dengan baik dan tepat waktu,” ujar Tonggo.
Pos Indonesia, lanjut dia, mampu mengorkestrasi resource eksternal dalam hal penyediaan multimoda transportasi (darat/laut/udara) yang dimiliki oleh sektor BUMN maupun swasta. Resource ini dapat dikomunikasikan melalui rencana pendistribusian dengan seluruh stakeholder pemerintahan daerah termasuk didalamnya aparat keamanan untuk mendukung kelancaran distribusi CBP kepada penerima bantuan.
