Network
GALAMEDIANEWS – Ketersedian pupuk masih menjadi salah satu masalah sektor pertanian yang kerap dihadapi para petani hingga hari ini. Oleh karena itu, Nagara Institute mengadakan Focus Group Discussion atau FGD bertema "Keberlanjutan Usaha Pertanian: Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro" di Grand Dafam Braga Hotel, Bandung, Rabu 24 Januari 2024.
FGD yang dilakukan Nagara Institute ini merupakan bagian dari riset mendalam terkait ketersediaan pupuk dalam produksi hasil pertanian. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi, pemerintah, dan petani.
Dalam FGD tersebut, Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr. Akbar Faizal, M.Si, mengatakan bahwa mereka memiliki tujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian, khususnya terkait dengan pupuk.
"Pupuk adalah salah satu input pertanian yang terpenting, selain tenaga kerja dan teknologi. Pupuk masih dianggap sangat menentukan jumlah hasil produktivitas lahan pertanian terutama ketika dihadapkan pada lahan pertanian yang mengalami degradasi dan kekurangan zat hara," tuturnya.
Menurut Akbar, isu terkait penyediaan dan akses pupuk yang inklusif bagi petani masih menjadi pokok permasalahan yang muncul di publik. Ia menilai bahwa kebijakan subsidi pupuk yang diberlakukan oleh pemerintah masih menimbulkan masalah dalam proses eksekusi dan implementasi.
"Penentuan jumlah subsidi masih di bawah angka yang dicatatkan dalam E-RDKK karena bergantung kepada alokasi dari Kementerian Keuangan. Permasalahan yang dihadapi juga lebih dari sekadar masalah ketersediaan saja. Justifikasi terhadap penentuan komoditas dan kelompok petani sasaran subsidi diperhatikan dalam diskursus kebijakan karena berdampak luas," kata Akbar lagi.
Kebijakan Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun Dipertanyakan
FGD oleh Nagara Institute yang merupakan sebuah lembaga kajian politik dan pemerintahan bersama Kementrian Pertanian ini terdapat beberapa pertanyaan dan kritik terkait kebijakan pupuk bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Salah satu pertanyaan datang dari Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Nu’man Abdulhakim. Ia menanyakan apakah tambahan subsidi pupuk tersebut sesuai dengan kebutuhan petani atau tidak. Ia juga mengkhawatirkan adanya potensi kebocoran anggaran subsidi pupuk yang lebih besar.
