Network
GALAMEDIANEWS - Menyusul pernyataan Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis bahwa pihaknya telah menyiapkan puluhan saksi dan ahli yang akan hadir dalam persidangan gugatan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya akan membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi.
Menurutnya, kuasa hukum dari masing-masing pihak yang dibolehkan masuk ke dalam sidang adalah 10 orang, ditambah dengan dua orang prinsipal, dalam hal ini pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Oh dibatasi itu. Masing-masing 10 untuk kuasa hukumnya, dua prinsipal, total 12," kata Suhartoyo kepada wartawan saat mengecek loket pendaftaran PHPU 2024, di Gedung I MK RI, Jakarta, Minggu (24/3).
Sementara itu, jika pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hadir, lanjutnya, maka hanya 10 orang yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang. Hal itu berlaku untuk pihak pemohon, pihak terkait, KPU selaku termohon, maupun Bawaslu selaku pemberi keterangan. "Iya, sama, baik Bawaslu, KPU, pihak terkait, maupun pemohon," ujar Suhartoyo.
Lebih jauh, ia mengatakan saksi yang dihadirkan di persidangan juga akan dibatasi. Suhartoyo belum membeberkan jumlah maksimal saksi yang bisa hadir dalam sidang. Akan tetapi, pada PHPU pilpres tahun sebelumnya hanya ada 15 saksi yang diperiksa. "Saksi dibatasi, tahun yang lalu 15 orang. Pada tahun ini, ya, sekitar itu," kata dia..
TPN Ganjar-Mahfud Meminta Kepada Semua Pihak Untuk Bekerjasama Dalam Melindungi Saksi
Seperti diketahui, saat TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mendaftarkan gugatan PHPU Pilpres 2024, di Gedung MK, Jakarta, Sabtu (23/3) sore. kepada awak media, Todung menegaskan pihaknya telah menyiapkan puluhan saksi dan ahli yang akan hadir dalam persidangan gugatan PHPU Pilpres 2024 di MK tersebut.
Lebih jauh, Todung menyebutkan para saksi dan ahli yang akan dihadirkan kelak, terdiri atas 30 saksi dan 10 ahli yang berasal dari banyak daerah di Indonesia. "Saksi itu kami dapat dari banyak daerah, bukan hanya Jakarta," katanya.
Todung menegaskan akan melindungi para saksi maupun ahli yang akan hadir di persidangan nantinya. Melindungi saksi, kata dia, merupakan tugas seluruh pihak, terutama aparat keamanan.
