Network
GALAMEDIANEWS - Izin pemasangan sejumlah reklame bernarasi calon Bupati Bandung Barat diluar masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 patut dipertanyakan. Bahkan saat ini reklame politik tersebut semakin banyak bertebaran di jalur wisata Lembang, Jawa Barat.
Tim Galamedia News berusaha mendatangi kantor Dinas Perizinan untuk mempertanyakan terkait izin reklame bernarasi calon Bupati Bandung Barat tersebut. Bahkan telah menghubungi salah satu pejabat dari Dinas Perizinan untuk disambungkan ke Kepala Dinas (Kadis) terkait.
Selang beberapa waktu, adanya balasan pesan melalui aplikasi Whatsapp. Namun dalam pesan tersebut tim GalamediaNews diminta mengirimkan surat agar bisa melakukan wawancara dengan Kadis Perizinan.
"Maaf pak, sebaiknya berkirim surat dulu ditujukan ke pak Kadis," tulis pesan dari salah satu pejabat Dinas Perizinan yang diterima tim GalamediaNews pada Senin 10 Juni 2024.
Baca Juga: Bapenda KBB Sebut Reklame Calon Bupati Bandung Barat Diluar Masa Kampanye Bebas Pajak, Ini Alasannya
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir merespon terkait pernyataan salah satu pejabat dari Dinas Perizinan yang mengharuskan wawancara dengan Kadis Perizinan agar bersurat terlebih dahulu.
Menurut Ade Zakir, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan menghubungi langsung Kadis Perizinan untuk mempertanyakan alasan surat yang sebutkan oleh salah satu pejabat tersebut.
"Nanti akan akan saya hubungi, takutnya ada miskomunikasi dengan bersangkutan (Kadis perizinan) dan alasan surat juga, " ujar Plh Bupati Bandung Barat, Ade Zakir saat ditemui pada Senin 10 Juni 2024.
Disinggung surat permohonan wawancara, Ade Zakir terlihat kebingungan. Pasalnya selama menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat tidak adanya permintaan surat permohonan wawancara yang ia minta kepada wartawan yang bertugas peliputan di Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat.
