Network
GALAMEDIA - Ernest Prakasa, komika sekaligus sineas muda tanah air menyatakan kebebasan berpendapat di media sosial saat ini sudah menjadi hal yang mengerikan.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa, yang diunggah di kanal Youtube Najwa Shihab pada Rabu 28 Oktober 2020 lalu.
Ia akui secara formal kebebasan berpendapat dikatakan sudah diizinkan. Namun, dari segi realitas sendiri Ernest mengaku melihat sesuatu yang berbeda.
Tak hanya itu, Ernest juga menyampaikan opini-nya terkait sikap Presiden Joko Widodo soal beberapa kasus tentang kebebasan berpendapat.
Baca Juga: Megawati Pertanyakan Sumbangsih Milenial, Partai Demokrat Beberkan Sejumlah Prestasi Terbaru
Dalam video tersebut, awalnya ditunjukkan hasil survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia, yang baru saja merilis survei mengenai kondisi demokrasi yang ada.
Hasilnya, disebutkan ada sekitar 36 persen masyarakat mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis.
Variabel lain juga menunjukkan bahwa sebanyak 47,7 persen masyarakat setuju bahwa masih banyak orang mengaku takut untuk menyuarakan pendapat mereka.
Ernest pun mengaku dirinya kini jadi lebih berhati-hati dalam berpendapat dan mengungkapkan hak suaranya sebagai rakyat.
"Kalau dibilang sampai takut, enggak. Mungkin lebih berhati-hati, artinya kembali pada substansi yan diomongin, memang valid dan ada datanya, bukan sekedar hoax dan propaganda," kata Ernest
Menurutnya, kondisi media sosial saat ini menjadi mengerikan melihat banyaknya masyarakat yang mengutarakan pendapatnya justru berakhir berurusan dengan pihak kepolisian.
Baca Juga: Jet Siluman J-20 dan Rudal Hipersonik Dongfeng-17 China Bersiap Ratakan Taiwan
"Sebenarnya yang perlu saya sampaikan unek-unek mumpung ada bang Fajrul di sini ya, kadang-kadang kita merasa rakyat Indonesia dengan sosial media sekarang beropini menjadi mengerikan karena kadang-kadang tiba-tiba kita dilaporin ke polisi," kata Ernest.
Disebutkan, banyak kasus masyarakat yang dilaporkan oleh orang yang menyebut diri mereka sebagai 'Relawan', saat menggunakan hak-nya untuk bersuara dan menyampaikan kritiknya terhadap Presiden maupun Pemerintahan.
Menurutnya, Presiden memiliki wewenang untuk menegur mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai 'Relawan Jokowi' apabila ada tindakan yang kurang sesuai.
Baca Juga: 1 November Membuat Menhub Budi Karya Sumadi Ketar-Ketir
"Yang laporin si memang bukan pak Jokowi tapi 'relawan' nah sebagai yang di-relawani (Pak Jokowi) kalau enggak setuju sama kelakuan relawannya mbok ngomong maksud saya gitu. Jangan 'ah itu kan relawan saya bukan saya' ya enggak bisa juga dong. Kalau saya misal ada relawan Ernest Prakasa kelakuannya saya enggak setuju ya saya sentil kupingnya," ungkap Ernest.
Ernest mengaku menemukan berbagai macam kasus seperti cyber bully yang dilakukan terhadap masyarakat yang bersuara di media sosial, dan itu bukan dilakukan oleh pemerintah.
"Kita enggak tahu ini siapa yang melakukan teror di dunia maya? pokoknya kalau ada orang yang dianggap kritis menyinggung suatu pihak atau institusi, caranya untuk menyerang itu di media sosial memang sangat beragam dan kita enggak tahu siapa orangnya," kata Ernest.
Meski begitu, ia menyatakan dirinya tidak takut dalam menyuarakan hak-nya untuk berpendapat. Hanya saja ia lebih memilih untuk berhati-hati jika akan mengkritisi kebijakan substansi dengan cara merujuk pada data yang valid.***
