Network
GALAMEDIA - Para afiliator binary option kini satu persatu diproses oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Usai Indra Kenz, kini giliran crazy rich asal Bandung Doni Salmanan yang diproses oleh Bareskrim Polri.
Terbaru, Bareskrim Polri kini meningkatkan status penanganan Doni Salmanan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Baca Juga: Ternyata ini Arti Dari Kalimat Rusia Brazikowaz Sinyom Ilikipaidiede Urra yang Sedang Viral
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko.
"Sudah dilakukan gelar perkara pada hari ini, Jumat 4 Maret 2022 dan telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari penyelidikan," ujar Gatot dilansir Antara.
Berbeda dengan Indra Kenz, Gatot mengatakan Doni Salmanan tersandung kasus dugaan penipuan investasi binary option dengan platform Quotex.
Baca Juga: Usulan Penundaan Pemilu 2024, Serikat Pekerja: Maaf Dua Periode Saja Sudah Enek
"Doni Salmanan (dilaporkan) bukan menggunakan platform Binomo, melainkan menggunakan platform Quotex," ujarnya.
Sadar suaminya kini tengah menjalani proses hukum, istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina memberi dukungan semangat untuk sang suami.
Melalui Insta stories di Instagram Doni, nampak Dinan mengirim pesan singkat melalui Whatsapp.
Baca Juga: Hadir di Acara Aqiqah Ameena Hanna Nur Atta, Kedekatan Ashanty dan Krisdayanti Jadi Sorotan Warganet
"Bismillah semangat semangat cintanya aku," tulis Dinan.
"Aku adalah semangatmu, dan kamu adalah semangatku," balas Doni.
Bukan hanya itu, Dinan juga menuliskan pesan untuk Doni di Insta Stories-nya.
"suamiku, cinta dunia dan akhiratku, selalu merasa bersyukur, beruntung kamu jadi suami aku, si penyayang, lemah lembut, selalu memuliakan istrinya selalu pengen bikin seneng istrinya," ujarnya.
Sebagai informasi, Doni Salmanan dilaporkan terkait pelanggaran Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 378 KUHP.
Adapun Doni Salmanan disangkakan dugaan tindak pidana judi daring dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan atau perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU.
Adapun ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun.***
