GALAMEDIA - Kasus suap bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan Menteri Sosial, Juliari Batubara, mengundang berbagai reaksi dari semua kalangan baik politisi, tokoh masyarakat dan lainnya.
Salah satu yang menanggapi kasus ini adalah pendakwah Kondang Gus Miftah.
Dalam akun twitter @gusmiftah_, Minggu, 6 Desember 2020, Gus Miftah menulis caption videonya dengan kalimat "Maaf mau tanya untuk koruptor dana bansos corona ada nggak istilah yang lebih kasar dibandingkan “ BA JI NGAN”"
Baca Juga: Dakwah di Era Sosmed, TGB Minta Tokoh Politik Bertanggungjawab
Tidak itu saja, Gus Miftah meminta videonya tidak dipotong.
“Tolong !!! Video saya yang ini jangan dipotong-potong,” tambahnya, Minggu, 6 Desember 2020.
Sementara dalam video itu, Gus Miftah menghubungkan nama Tupai dalam istilah bahasa Jawa dengan kasus suap dana bansos.
Baca Juga: Ramai Video Kudeta Putra Mahkota, Digulingkan dari Pewaris Tahta Kini Pangeran Saudi Ini Ketakutan
“Kalian tahu tupai? tupai itu dalam bahasa Jawa disebut ‘bajing’. Maka saya sering mengatakan, hewan yang suka makan tanaman di kebun namanya ‘bajing’,” katanya.
“Tetapi pejabat yang suka makan uang rakyat, apalagi dana Bansos Corona namanya Bajingan’,” sambungnya.
Namun berbeda dengan salah satu tokoh nasional Said Didu. lewat laman twitternya @msaid_didu, Minggu 6 Desember 2020, ia mengatakan "satu kata "Biadab"
Baca Juga: Menteri dari PDI Perjuangan Jadi Tersangka KPK, Jokowi: Saya Tak Akan Lindungi yang Terlibat!
Komentarnya tersebut diletakkan diatas sebuah berita “KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka suap bansos corona”
Semmentara Presiden Jokowi mengatakan, sudah sejak awal mengingatkan para pejabat negara tersebut.
"Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Indonesia Maju jangan korupsi, sudah sejak awal," katanya seperti dilansirkan antara.
Baca Juga: Menteri Sosial Ditangkap KPK, Ini Kelanjutan Program Bantuan Sosial
Jokowi mengaku sudah berulang kali mengingatkan pejabat negara untuk berhati-hati menggunakan anggaran.
"Berulang kali saya mengingatkan ke semua para pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN, itu uang rakyat," ujar Presiden.
Apalagi kali ini Juliari tersandung perkara terkait bantuan sosial yang sangat diperlukan masyarakat.
Baca Juga: 100 Triliun Kali Lebih Cepat, Salip Supremasi Amerika China Buat Komputer Tercanggih di Muka Bumi
"Apalagi ini terkait dengan bantuan sosial, bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat," ungkap Presiden.
KPK menduga Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima suap senilai Rp17 miliar dari "fee" pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.***