GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo menyatakan sikap tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Surat AHY terkait dengan adanya upaya dari sejumlah pihak yang ingin menggulingkan (kudeta) posisinya dari ketum partai.
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.
Baca Juga: Ayu Ting Ting Batal Nikah dengan Adit Jayusman, Pedangdut ini Bawa-bawa Nama Allah
Baca Juga: Catat!! Ganjil Genap Diterapkan di Kota Bogor Mulai 6 Februari 2021, Polisi Siapkan Check Point
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan gerakan politik itu disebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi.
Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko. AHY pun melayangkan surat ke Presiden Jokowi atas dugaan kudeta tersebut.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden diantar langsung Pak Sekjen Partai Demokrat," tambah Pratikno dikutip dari Antara.
Namun Pratikno menilai apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat itu.
Baca Juga: Dari BLACKPINK Hingga IU, Berikut Daftar Gaon Chart Edisi 24 Januari hingga 30 Januari 2021
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," tegasnya.
Meski tak membalas surat dari AHY, Presiden Jokowi dikabarkan sudah menegur Moeldoko. Hanya saja, kubu AHY tetap tak mempercayai dan berharap Jokowi bicara soal masalah tersebut.
Rachland Nashidik termasuk yang paling depan menyuarakan itu. Bahkan ia juga termasuk salah satu yang berani menyebut nama Moeldoko sebagai orang dibalik upaya kudeta terhadap AHY.
"Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah," begitu cuitan Rachland dikutip Galamedia, Jumat, 5 Februari 2021.
Baca Juga: 5 Februari 2006, Mengenang Laga Debut Arcan Iurie Bersama Persib
Baca Juga: Inilah Sosok Lafran Pane, Pendiri HMI yang juga Pahlawan Nasional: Karier, Karya, dan Penghargaannya
Ia pun mengingatkan Jokowi bahwa situasi yang dialami Partai Demokrat saat ini pernah dialami juga oleh partainya Jokowi, PDIP.
"Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri," tutur Rachland.
Dalam cuitan berikutnya, ia juga menyatakan pihaknya tak mengalami kerugian jika Jokowi tak muncul dan memilih berlindung di balik teka-teki.
"Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka teki tentang sikapnya. Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden. Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi tapi juga kehormatan istana," tandas Rachland.
Baca Juga: Hore!! Pekerja Masih Bisa Dapatkan Uang Rp 3,5 Juta Lewat Program Ini
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menduga ada keterlibatan pejabat tinggi negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Anak Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini pun langsung berkirim surat ke Presiden Joko Widodo.***