GALAMEDIA - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengaku prihatin dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jabar, karena menempati urutan ke-3 dari bawah.
Posisi Jawa Barat hanya tiga strip dari Sumatera Barat dan Aceh dengan skor 68,5.
Fakta itu merujuk pada hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kemenag, akhir 2020 lalu.
Baca Juga: Bocoran dan Link Live Streaming Ikatan Cinta 8 Febuari 2021: Aldebaran Akui Salah pada Andin
"Maka dengan merujuk pada angka kerukunan umat beragama nasional 73,83, terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional, termasuk Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kurang perhatian pada masalah ini," kata Bedi di Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Senin 8 Februari 2021.
Menurutnya masalah toleransi adalah faktor fundamental dalam pembangunan. Sayangnya, Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung gerakan ekstrimisme agama.
Bedi mengambil contoh berdirinya Pasar Muamalah yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar yang identik dengan salah satu agama.
"Agar tidak menimbulkan kontroversi, sebaiknya gunakan alat tukar resmi di Indonesia yakni rupiah. Memang niat baik untuk menegakkan syariah juga perlu dihargai, tapi selama pelaksanaannya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Ia juga menegaskan, Provinsi Jabar insentif kebijakan, program, anggaran soal kerukunan umat beragama. Padahal edukasi soal kerukunan beragama sangat penting, untuk meminimalisir paparan radikalisme.
"Virus radikalisme juga harus ditangkal utamanya di kalangan ASN Pemprov Jabar, karena mereka adalah penyelenggara negara yang justru harus menjadi benteng kokoh bagi lestarinya ideologi negara yakni Pancasila," terangnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Pahlawan Sebenarnya adalah Warga Jakarta, Warganet Langsung Ramai Berkomentar
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar harus lebih diberdayakan.
"Bahkan Badan Diklat ASN Pemprov Jabar BPSDM tidak memiliki muatan wawasan kebangsaan," kata Bedi.
"Komisi I dalam suatu rapat kerja pernah menegur Kepala BPSDM agar muatan wawasan ideologi negara seharusnya menjadi muatan utama dengan disesuaikan tingkatan atau golongannya. Tapi sampai sekarang tidak ada laporannya," lanjutnya.
Baca Juga: Prabowo Posting Begini, Netizen Langsung Nyamber: Gimana Rasanya Bertahan Tapi Selalu Dikecewain?
Bedi mengingatkan, pada masa Presiden Soekarno, Kota Bandung pada tahun 1955 adalah pusat pergerakan dan persatuan Asia-Afrika (KAA).
Artinya, seluruh dunia mengenal Ibu Kota Jabar tersebut, sebagai pusat penyatuan keragaman untuk tujuan mulia yang tercantum dalam piagam Dasasila Bandung.
"Malu kalau Jabar malah menjadi daerah intoleran. Terlebih dalam evaluasi RPJMD pun tidak memuat secara kongkrit program mengenai hal tersebut," tambahnya.***