GALAMEDIA – Jurnalis Senior Karni Ilyas mengadakan diskusi dengan mengundang politikus PDIP Aria Bima dan politikus PKS Mardani Ali Sera pada kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat, 19 Februari 2021.
Karni Ilyas mengangkat pembahasan mengenai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Bang Karni, sapaan akrab pria 67 tahun tersebut mengajukan pertanyaan tehadap Aria Bima soal anggapan publik yang melihat keengganan PDIP merevisi UU Pemilu dan Pilkada.
Baca Juga: Banjir Mengepung Jakarta, Anies Bakal Pastikan Semua Warganya Selamat
"Bahwa ini salah satu cara dari penguasa, khususnya PDIP untuk menjegal Anies jadi calon presiden pada 2024. Bagaimana ini?" tanya bang Karni.
Aria Bima pun tidak menyangkal akan hal tersebut. Dia mengatakan, lawan politis juga bisa menghilangkan pamor tokoh lainnya.
"Kan bisa juga ngilangin pamornya Ganjar, menghilangkan pamornya Khofifah, juga Ridwan Kamil, menghilangkan pamornya siapa saja," jawab Aria.
Dirinya menganggap para gubernur tersebut yang saat ini dipamorkan oleh masyarakat, akan hilang dan selesai pada 2022/2023 ketika masa jabatan mereka habis.
"Jadi semua ada kalkulasi-kalkulasi politik yang untung dan rugi, dan itu sudah sesuatu yang harus kita sepakati untuk kita bayar," tutur Aria.
Baca Juga: Ketua Umum Partai Demokrat Pertama Akui Temui Pendukung KLB, 'Kami Nasehati Untuk Hentikan Gerakan!'
Politikus PDIP ini menghubungkan kembali kepada masalah kalkulasi politik tersebut kepada Pilkada Serentak 2024 sebagai penegasan bahwa PDIP tetap menolak revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Aria kembali mengingatkan bahwa kedua undang-undang tersebut merupakan kesepakatan bersama anggota DPR yang harus diambil risikonya oleh semua partai politik.
"Supaya undang-undang ini bertelur menjadi suatu sistem demokrasi yang mempunyai sebuah keteraturan, tidak hanya secara electoral, tapi dalam konteks fungsi anggaran, dan lainnya," ujarnya.
Kemudian, Aria Bima menjelaskan bahwa semua persoalan ini tidak hanya tentang siapa yang akan mencalonkan Anies Baswedan yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: 272 Unit Gardu PLN Masih Terganggu Banjir Jakarta, Puluhan Ribu Rumah Belum Dialiri Listrik
"Saya kira tidak hanya sekedar melihat siapa yang mencalonkan Anies, tapi juga mungkin Ganjar, Khofifah, Ridwan Kamil, semua mengalami hal yang sama," katanya.
Selain itu, Aria menganggap tidak adil bahwa narasi soal penguasa dalam hal ini PDIP sebagai pelaku yang akan menjegal Anies.
"Jadi itu tidak fair kemudian hanya dibangun narasi seolah-olah hanya sekedar menjegal Anies, ya menjegal Ganjar, menjegal Khofifah, menjegal Ridwan Kamil kalo logikanya begitu," ujarnya.
Aria Bima melihat bahwa PKS selalu bersikap khawatir akan hal tersebut, namun dirinya menilai Anies bisa mempunyai sikap tersendiri untuk mendapatkan legitimasi publik.
"Saya kira Anies punya cara cukup fleksibel untuk menavigasi dalam era telekomunikasi yang lewat medsos saat ini untuk mendapatkan legitimasi publik," tambahnya.***