GALAMEDIA - Wakil Ketua MPR yang juga politisi PKS Hidayat Nur Wahid turut menyoroti ihwal kebijakan mudik lebaran 2021.
Pasalnya, kebijakan yang diambil oleh para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Menteri Perhubungan dengan Menteri Kesehatan kini berlainan alias tidak kompak.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah tidak akan melarang kegiatan mudik lebaran 2021, namun pihaknya telah menyiapkan regulasi yang menunjang pengetatan protokol kesehatan Covid-19.
Baca Juga: Sinetron Ikatan Cinta Tiba-tiba Pindah Jam Tayang! Catat Waktunya, Jangan Sampai Terlewatkan
"Terkait mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang," ujar Budi, Selasa, 16 Maret 2021 yang lalu.
Menunjang hal itu kata dia, Menhub telah menyiapkan sebanyak tujuh kebijakan penunjang.
Sementara disisi lain, baru-baru ini Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin justru meminta kebijakan yang mengizinkan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021 agar dikaji ulang.
Pasalnya, berdasarkan data sebelumnya, tingkat penularan Covid-19 selalu mengalami peningkatan saat libur panjang.
Baca Juga: Rizky Febian Diam-diam Sudah Laporkan Suami Almarhumah Ibunya Terkait Penggelapan Aset
"Alhamdulillah kita sekarang turun, faktanya juga teman-teman harus tahu, kita sudah naik (kasus Covid-19) empat kali," kata dia.
Menkes mengatakan bahwa peningkatan setiap kali libur panjang yakni 30 hingga 50 persen.
Hidayat Nur Wahid mempertanyakan bahwa perbedaan pandangan soal kebijakan tersebut apakah visi Presiden Jokowi atau bukan. Bahkan ia mengungkit soal istilah 'pulang kampung' dan 'mudik lebaran' yang sempat mencuat sebelumnya.
Baca Juga: Persib Dapat Tambahan Kekuatan, Farshad Noor Besok Bergabung ke Sleman
"Menhub tak larang mudik lebaran. Menkes minta mudik lebaran di kaji ulang. Visi Presiden @jokowi? Masih bedakn 'pulang kampung' dengan 'mudik lebaran'?," ujarnya melalui Twitter @hnurwahid, Kamis, 25 Maret 2021.
Ia mengingatkan soal kekompakan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah guna menjaga kepercayaan rakyat sehingga Covid-19 dapat diatasi.
"Dan Covid-19 tak landai-landai? Penting kekompakan kebijakan-kebijakan nasional seperti soal mudik dan lain-lain, agar rakyat percaya dan Covid-19 bisa diatasi," tandasnya.***