GALAMEDIA - Hingga saat ini bangunan sekolah hingga saat ini masih digunakan sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa, Papua.
Hal tersebut diungkapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam jumpa pers secara virtual, Minggu, 6 Juni 2021.
Hal itu diketahui setelah Wakil Ketua Komnas HAM Choirul Anam mengikuti proses ekshumasi dan autopsi jenazah Pendeta Yeremia Zanambani.
Disebutkan, dengan begitu selama tujuh bulan anak-anak di Hitadipa tidak mendapatkan akses pendidikan karena gedung sekolah ditempati anggota TNI.
"Kami juga melihat satu rekomendasi Komnas HAM itu soal pemulihan keluarga, pemulihan sekolah, waktu itu sekolah dijadikan pos sementara untuk Koramil. Kita sudah minta agar itu dipulihkan kembali sekolahnya. Dan kami juga mendengar bahwa perintah dari pimpinan TNI menyanggupi itu dan memulai prosesnya," katanya.
Baca Juga: Vaksin Jadi ‘Dalang’ Pembatalan Haji 2021, Fraksi PAN ke Kemenag: Itu Udah Ada di List WHO
"Namun, faktanya, prosesnya memang sudah dimulai ada pembangunan pos koramil, tapi masih sangat minim. Dan sekolah sampai saat ini, sudah 7 bulan ini ketika kami melakukan rekomendasi masih digunakan untuk pos," lanjutnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Anam menyatakan permasalahan tersebut bakal menjadi fokus Komnas HAM.
Anam langsung meminta agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo memperhatikan pemenuhan hak-hak pendidikan anak-anak di Papua.
"Tanpa pendidikan yang baik, jangan pernah berharap bahwa Papua bisa diselesaikan dengan cara yang damai," tandasnya.
Disebutkan pula, saaat ini masih banyak warga yang mengungsi sehingga belum kembali ke kampung halamannya. Mereka tersebar di Timika, Nabire dan sejumlah wilayah lain.
Seiring itu, pendidikan masih sulit untuk diakses anak-anak di sana.
"Ada teman-teman yang di Hitadipa jadi guru di Hitadipa membuat sekolah sementara di Nabire itu ada," kata dia.
Baca Juga: Dipo Alam Pertanyakan Patung Bung Karno Banyak Dibangun di Gedung Tentara
Ia mengungkapkan, ada usulan yang dilontarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi sekolah di Sugapa. Namun, menurut Anam, hal itu bukan solusi karena akses kedua daerah jauh dan sulit.
"Jadi, ini memang pilihannya adalah mengosongkan dulu, baru masyarakat akan balik ke Hitadipa, baru anak-anak bisa sekolah di sana," katanya.
"Jadi, dimensi sekolahan ini sebenarnya tidak hanya soal anak-anak akses pendidikan, tapi soal rasa aman, rasa nyaman, masyarakat di sana hidup di wilayahnya sendiri, di tanah airnya sendiri," tandasnya.***