GALAMEDIA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah ramai diperbincangkan karena dinilai sering membagikan jabatan komisaris kepada siapapun.
Hal ini tentu menuai kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas.
Busyro berpendapat, jabatan itu diberikan kepada orang-orang yang menjadi pendukung Jokowi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
Hal ini ia sampaikan pada kesempatan saat menjadi pembicara di acara diskusi ‘Agenda Mendesak Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)’ yang digelar oleh Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) secara daring (online).
Ia menuturkan, saat ini banyak pembagian jabatan yang melanggar prinsip the right man one the right job (orang yang tepat di pekerjaan yang tepat).
Baca Juga: Demokrat Anggap Gagasan Qodari Soal Jokowi Tiga Periode Tak Lebih dari Urusan Periuk Nasi
“Jabatan-jabatan yang terkait dengan fasilitas kenegaraan yang melanggar prinsip the right man on the right job. Ya komisaris-komisaris dan sejenisnya itu,” ucapnya dilansir melalui berbagai sumber, Sabtu, 19 Juni 2021.
Bahkan ia sempat menyebut, jabatan komisaris tersebut justru diberikan kepada orang-orang yang tidak kompeten dan tidak memiliki kapasitas di bidang tersebut.
Lebih jauh ketua Muhammadiyah ini berkata, mereka diberikan jabatan tersebut agar mau mendukung pada gelaran pilpres 2024 mendatang. Selain itu, pendukung di masa lampau juga diberikan jabatan terhormat ini.
Baca Juga: Sebut Jokowi Wajib Tolak 3 Periode, Qodari: Kita Tak Takut, Bukan Minta Presiden Tanpa Batas
“Itu hanya mainan-mainan saja bagi mereka yang diharapkan akan mendukung pada 2024 mendatang dan bagi mereka yang kemarin sudah berjasa sebagai jongos-jongos politik pada periode pemilu lalu,” paparnya.
Seperti diketahui juga, Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini telah memberikan pelatihan untuk komisaris perusahaan pelat merah yang tidak memiliki pengalaman di bidang korporasi.
Melalui program itu, para komisaris akan dibuat sama pola pikirnya dengan visi dan misi BUMN.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, komisaris yang latar belakannya bukan dari bidang korporasi bisa dilatih bersama agar pola pikirnya sama dengan yang diharapkan BUMN.
Baca Juga: Rumah Sakit di Jabar Kolaps? Begini Reaksi Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Sebelum itu juga, Erick Thohir sempat mengangkat personel grup band Slank, Abdi Negara Nurdin (Abdee Slank) sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero).
Pengangkatan ini pun menuai pro dan kontra dari sejumlah tokoh ternama di Indonesia. ***