GALAMEDIA – Belakangan, sejumlah kritik yang dilontarkan terhadap pemerintah berujung pada penangkapan oleh aparat.
Tindakan aparat itu menuai kritikan di kalangan masyarakat, karena pemerintah dianggap membungkam aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menjelaskan, Indonesia adalah negara demokrasi.
Sehingga tidak seharusnya ada pembungkaman terhadap kritik yang ditujukan untuk pemerintah.
Baca Juga: Mau Kerja di Luar Negeri? Peluang Terbuka Lebar, BP2MI Siap Memfasilitasi
Terlebih, pembungkaman tersebut melibatkan aparat penegak hukum.
“Saya terus terang saja, ini kan negara demokrasi ya kalau negara demokrasi maka pemerintah harus siap untuk diprotes dikritik. Kalau ada protes dan kritik pemerintah tidak perlu alergi dengan protes dan kritik itudan dalam menanggapi kritik dan protes itu jangan pakai pendekatan ssecurity approach,” ujarnya pada wartawan, Kamis, 16 September 2021.
Ulama satu ini mengusulkan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat Dewan Kerukunan Nasional.
Hal ini guna menampung aspirasi masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah.
“Makanya saya sudah berkali-kali katakan, supaya ide dan gagasan Pak Jokowi di kabinet di periode pertama itu dihidupkan kembali namanya Dewan Kerukunan Nasional,” sarannya.
Baca Juga: Rocky Gerung Kena Tampol Puisi Eka Gumilar: Dibohongin Mafia Kampung, Beli Rumah Kayak Beli Burung
Namun, pemerintah juga harus memastikan anggota lembaga tersebut merupakan sosok netral.
Dengan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, apabila ada masalah penangkapan para pengkritik pemerintah bisa membahas bersama untuk mencari penyebab adanya kritikan pada pemerintah dan mencari solusi konkretnya.
“Adu datalah adu sudut pandang gitu kan. Tapi saya minta Dewan Kerukunan Nasional itu orang yang netral, kalau pemerintah salah disalahkan kalau pemerintah benar ya dibenarkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, kunjungan Jokowi ke Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Senin, 13 September 2021 diwarnai penangkapan mahasiswa.
Baca Juga: Jangan Sampai Menyesal, Kuota Kartu Prakerja Gelombang 21 hanya Segini, Login di www.prakerja.go.id
Beberapa mahasiswa ditangkap setelah membentangkan poster berisi kritikan di pinggir jalan yang dilalui Jokowi.
Mereka mulai membentangkan poster beberapa saat sebelum presiden melintas di Jalan Ir Sutami, Solo.
Poster tersebut di antaranya berbunyi ‘Pak tolong benahi KPK’ dan ‘Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu’.
Beberapa menit setelah Jokowi melintas, sejumlah petugas tak berseragam tiba-tiba menangkap mahasiswa tersebut.***