GALAMEDIA - Menjelang akhir Oktober 2021, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 semakin mendekati finalisasi.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung membuat analisa atas RAPBD Kota Bandung dan mempertanyakan kesungguhan Pemerintah Kota Bandung mengatasi pandemi dan lakukan pemulihan ekonomi.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya mengatakan, analisa ini dilakukan dengan masukan dari banyak pihak.
Baca Juga: Isi Teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Ikrar Bertumpah Darah, Berbahasa, dan Berbangsa Indonesia
"Ini semua adalah pemikiran yang logis dan rasional tentang kondisi yang warga Kota Bandung hadapi pasca pandemi Covid-19. Semua berdampak secara ekonomi. Kini jumlah pengangguran tahun 2020 tercatat 11,19 persen. Jadi ada kondisi luar biasa di Kota Bandung," ungkap Politisi PSI tersebut, di Kota Bandung, Rabu, 27 Oktober 2021.
Ia menilai dalam RAPBD 2022, mayoritas program Pemkot Bandung masih copy paste dari program tahun lalu.
Seolah-olah, pandemi Covid-19 hanya menjadi alasan mengapa PAD menurun dan anggaran dinas ikut menurun.
"Tapi, dengan pendapatan yang lebih kecil, pertanyaannya adalah program apa yang dipikirkan matang-matang untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19? Program yang dianggarkan masih seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu," ujarnya.
Padahal, arahan pemerintah pusat telah jelas, bahwa pemerintah daerah harus mengupayakan menanggulangi pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi.
“Kita menyadari kini ada lebih banyak masyarakat menganggur, berarti butuh terobosan di bidang ekonomi,” katanya.
Baca Juga: Potensi Ekonomi Pontren Belum Maksimal, Puskopontren Kembangkan Alat Tukar Digital Khusus Santri
Selain itu, Erick juga menyoroti keterbukaan informasi dari Pemerintah Kota Bandung. Pasalnya, hingga kini pihaknya tidak dapat mengetahui apa saja detail-detail komponen dari anggaran yang dirilis Pemkot Bandung.
"Sulit untuk bekerja maksimal, jika tidak transparan," tambahnya.***