GALAMEDIA - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman berharap Pemerintahan Desa harus menjadi mitra strategis dalam pengembangan perekonomian pedesaan. Terutama program pemulihan akibat lesunya ekonomi dampak Covid-19.
"Perjanjian kerjasama antara Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan BJB merupakan terobosan yang positif untuk menopang tata kelola keuangan di desa," ungkapnya pada Kolaborasi Bjb dan APDESI dalam memajukan Perekonomian Desa Melalui Inklusi Keuangan di GH Universal, Jln. Setiabudi, Kota Bandung, Senin, 8 November 2021.
Menurutnya pihaknya ingin melihat adanya upaya nyata dalam pembangunan desa, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat yang harus menjadi penggerak.
"Ini inisiatif bersama dari Dinas Desa dan Bank BJB, kami dari Komisi I, ini yang kami harapkan sejak lama karena kami ingin agar upaya kongkrit pemerintah provinsi dalam hal pembangunan desa," terangnya.
Bedi menyebut ada beberapa persoalan yang harus dibenahi oleh DPM-Desa terlebih dalam hal tata kelola, sistem keuangan serta smart village, dan hadirnya Bank BJB ini menjadi suatu penguatan pada beberapa kekurangan tersebut.
"BJB kalo hadir disini memberikan penguatan ini akan sangat positif mulai dari tata kelola, integritas sistem keuangan desa dan smart village," ujarnya.
Dikatakannya masa pandemi ini berdampak pada perekonomian, dan pemerintah desa harus menjadi salah satu pendukung dalam penyembuhan ekonomi apalagi didukung oleh Bank milik daerah tersebut.
"Yang paling penting kan begini, dampak pandemik ini terhadap perekonomian, kami berharap pemerintah desa itu menjadi salah satu instrumen dalam recovery perekonomian dan kehadiran BJB ini, ini akan sangat positif membantu," tuturnya.
Bedi berharap, hadirnya Bank BJB dapat membantu pertumbuhan Bumdes terkait permodalan, namun menurutnya yang paling penting adalah bagaimana cara untuk membangun bisnis yang baik dengan cara adanya pembinaan dan pelatihan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut, menilai Bjb sebagai bank milik daerah harus memiliki keberpihakan kepada unit usaha pedesaan seperti bumdes.
Kendati demikian, Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Bjb, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jabar, Apdesi dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah bersinergi, bergotong-royong dalam program ini.
"Sebagai Ketua Komisi dan kader partai hal ini sejalan dengan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan untuk membantu wujudkan kemakmuran di pedesaan," tambahnya.***