Terungkap Ahok Gunakan Buzzer, Dibayar 4.5 Juta, Refly Harun: Curang dalam Pemilu Itu Hal Jamak

GALAMEDIA – Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi terungkapnya praktik kotor buzzer bayaran yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu.

Praktik buzzer Ahok tersebut diungkap oleh media berpengaruh di Inggris, The Guardian.

Dalam pemberitaan, soal buzzer bayaran Ahok ini diceritakan oleh seorang pria bernama Alex.

Alex mengatakan bahwa dia merupakan bagian dari buzzer yang dibayar Ahok pada Pilkada 2017 lalu.

Menurut keterangannya, buzzer Ahok ditempatkan di sebuah rumah mewah si Menteng yang sudah disiapkan puluhan handphone dan laptop.

Baca Juga: Jka Pilgub Jabar jadi 2022, IPRC : Ridwan Kamil Posisi Pertama, Dedi Mulyadi kedua

Hal tersebut bertujuan untuk menyerang lawan Ahok dan menaikkan pamornya agar moncer di mata publik.

Diketahui, buzzer-buzzer itu dibayar sekitar USD 280 atau sekitar Rp 4,5 juta per bulan.

Refly pun mengaku tidak heran dengan terungkapnya buzzer bayaran Ahok itu.

Baca Juga: Bupati Garut: Vaksinasi 6-11 Tahun Ditargetkan Rampung Sebelum Hari Jadi Garut ke-209

“Heran? Saya kok gak heran, biasa saja kalau menurut saya,” ujarnya melalui kanal Youtube Refly Harun pada Senin, 31 Januari 2022.

Namun, yang menjadi pertanyaan, kata Refly, adalah apakah praktik semacam itu bisa dibenarkan dalam proses Pilkada dan Pemilu atau tidak?

“Nah cuma, pertanyaan besarnya adalah, apakah praktik-praktik seperti ini adalah praktik yang justified atau tidak dalam proses ber-Pilkada dan ber-Pemilu. Itu saja,” tuturnya.

Baca Juga: Berhasil Mencetak Gol Penentu Bagi Persib Bandung, Kakang : Gol untuk Almarhum Bapak

Advokat ini pun menilai, terungkapnya buzzer Ahok telah menunjukkan bahwa dalam kontestasi Pilkada dan Pilpres tidak semua main bersih atau kotor.

“Itu hanya ingin menunjukkan bahwa dalam kontestasi Pilkada, Pilpres itu becek semuanya,” ucapnya.

“Jadi kita tidak bisa mengatakan satu pihak main bersih, pihak lain kotor, gak bisa begitu,” sambungnya.

Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa curang dan kurang dalam kontestasi adalah soal jamak.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Marah Besar Bangunan Sekolah di Tawamangu Dikerjakan Asal-asalan: Mau Saya Bawa ke Kejaksaan?

“Makanya saya katakan, curang dan kurang dalam Pemilu dan Pilkada itu adalah soal yang jamak,” ungkapnya.

“Karena ke depan yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki governance, baik Pilkada maupun Pemilu," tandasnya. ***