GALAMEDIA – PDIP telah mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pemimpin di ibu kota negara (IKN) baru.
Namun, usul yang disampaikan PDIP itu dinilai kurang tepat oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.
Jerry menilai bahwa nama Ahok yang disodorkan PDIP untuk menjadi pemimpin di IKN baru akan ditolak publik. Pasalnya, track record Komisaris Utama PT Pertamina tersebut kurang baik.
Oleh karena itu, Jerry mengusulkan sosok yang paham soal urban city dan juga seorang teknokrat.
“Bagaimana pimpin IKN, Pertamina saja amburadul. Jadi cari sosok yang paham urban city dan juga seorang teknokrat,” ujarnya pada wartawan Senin, 31 Januari 2022.
Bila PDIP ingin mengusulkan nama calon pemimpin IKN yang bernama Nusantara itu, Jerry menyarankan untuk disodorkan sosok yang lebih kompeten dari kalangan internal atau eksternalnya.
Baca Juga: Tradisi Tahun Baru Imlek 2022 di Indonesia, Mengapa Selalu Identik dengan Barongsai dan Warna Merah?
Seperti eks Menteri PPN/Kepala Bapennas, Bambang Brojonegoro dan politikus, Hendrawan Soepratikno.
“Contoh ada mantan Menteri PPN/Kepala Bapennas Bambang Brojonegoro. Di PDIP ada nama Hendrawan Soepratikno yang punya kemampuan manajerial yang baik,” ungkapnya.
Baca Juga: Tradisi Tahun Baru Imlek 2022 di Indonesia, Mengapa Selalu Identik dengan Barongsai dan Warna Merah?
Lebih masuk akal lagi akan diterima masyarakat, sambung pengamat politik ini, dilakukan uji kompetensi oleh PDIP guna menyaring orang-orang yang pas untuk memimpin IKN.
“Lelang jabatan saja, sodorkan nama-nama yang berkompeten dan libatkan publik lewat jajak pendapat. Bahkan kelompok akademisi atau pakar perlu dilibatkan,” tandasnya.
Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai Ahok pantas menjadi pemimpin di IKN baru yang bernama Nusantara.
Baca Juga: Dianggap Unfaedah, Ternyata Ini 8 Manfaat Mengoleksi Gundam
Ahok, kata Hasto, dianggap berhasil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur di Ibu Kota Jakarta.
Meski begitu, menurutnya, keputusan menunjuk posisi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Januari 2022.
Baca Juga: Menteri Agama Ucapkan Selamat dan Harapan di Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
Usulan itu sekaligus mengeliminasi dua nama lain dari PDIP yang sebelumnya telah masuk bursa Kepala Otorita IKN, masing-masing Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Bupati Banyuwangi yang kini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas. ***