GALAMEDIA – Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman heran dengan wacana masa perpanjangan jabatan Presiden yang disuarakan oleh beberapa pihak di Tanah Air.
Menurut Benny K Harman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) tidak bisa dibenarkan.
Apalagi jika hal itu hanya didasarkan pada survei yang menyatakan 70 persen lebih masyarakat puas dengan kinerja Presiden atau hanya untuk mencegah proyek mangkrak.
Hal tersebut disampaikan Benny melalui akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID dilansir Galamedia Jumat, 25 Februari 2022.
“Apakah Perpu penundaan Pemilu bisa dibenarkan secara konstitusi dengan alasan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden di atas 70% menurut survei?” tuturnya.
“Atau dengan alasan utk mencegah proyek mangkrak?” imbuhnya.
Baca Juga: Pak Ogah Sakit Keras Dirut BPJS Kesehatan Akui Tak Bisa Bantu: Mekanismenya Ada di Kemensos
Anggota DPR RI ini pun dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
“No way! Cukup, 5 tahun. Itu konstitusi. Itu demokrasi.#RakyatMonitor#” tegasnya.
Dalam cuitan berbeda, Benny menjelaskan persaingan sehat adalah syarat demokrasi untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas serta amanah.
Baca Juga: Lewat Digitalisasi, Logistik Darat Indonesia Lebih Murah dan Efisien
“Persaingan sehat.Itu syarat demokrasi utk dapat pemimpin yg berkualitas dan amanah,” cuitnya.
Lebih lanjut, dia berharap agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan posisinya untuk mengubah hukum dasar bernegara Indonesia.
Baca Juga: Teuku Wisnu Unggah Video Lantunan Adzan Sindir Menag Yaqut Soal Gonggongan Anjing?
“Jangan pernah posisi dominan, politik dan ekonomi dipake untuk mengubah hukum dasar kita bernegara dgn tujuan mematikan persaingan sehat,” kata Benny.
Kata Benny, itu bukanlah cara Pancasila dan dia mengimbau seluruh pihak untuk mengikuti Pemilu lima tahunan.
“Itu bukan cara Pancasila.Ikuti Pemilu 5 tahunan.#Liberte#,” pungkasnya.
Baca Juga: 11 Manfaat Bunga Telang, Si Cantik Blue Butterfly Pea yang Ilegal di Taiwan
Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Selain ke Jokowi, Cak Imin mengaku akan menyampaikan usulannya tersebut kepada para pimpinan partai.
Dalam usulannya, Cak Imin ingin Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun. Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan guna mengawal pemulihan ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19.
Cak Imin mengaku khawatir gelaran Pemilu 2024 akan mengganggu tren kenaikan ekonomi yang baru dimulai sejak tahun 2021 lalu. ***