GALAMEDIA – Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi polemik usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin ramai diperbincangkan.
Apalagi saat ini nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ikut terseret ke dalam masalah ini.
Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai dalang di balik usulan tersebut yang kini banyak ditolak oleh sejumlah pihak.
Menanggapi itu, Rachland terheran-heran dengan Luhut dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dia sebut ‘Opung’ dan ‘Pakde’.
“Duh, Opung. Duh, Pakde,” tulis melalui akun Twitter pribadi @rachlannashidik Rabu, 2 Maret 2022.
Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Tetapkan Politisi Partai Golkar Tersangka Pengeroyokan Ketum KNPI
Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.
Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Baca Juga: SBY Bicara Perang Ukraina Tapi Tak Sebut 'Rusia', Kenapa Ya?
Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.
Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. ***