GALAMEDIA – Usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini.
Berbagai kritikan, penolakan, serta komentar terus berdatangan terkait usulan tersebut. Salah satunya dari pengamat politik, Jamiluddin Ritonga.
Ritonga meyakini usulan penundaan Pemilu 2024 tidak terjadi secara alami, melainkan sengaja didesain oleh aktor kelas kakap.
Aktor tersebut, kata Ritonga, mendapatkan sokongan finansial dari para oligarki.
“Aktornya tentu yang punya pengaruh politik besar. Aktor ini mendapat sokongan finansial dari para oligarki,” ujarnya kepada wartawan Jumat, 4 Maret 2022.
Dosen di Universitas Esa Unggul ini menganalisa, para aktor di balik wacana penundaan Pemilu 2024 telah memobilisasi massa melalui berbagai isu yang sedang hangat di Indonesia.
Baca Juga: Deretan Film yang Dibintangi oleh Rizky Nazar Pemain Series 17 Selamanya
“Pejabat publik tertentu dilibatkan untuk meneruskan suara hasil mobilisasi. Mereka ini akan menyampaikan suara mobilisasi seolah-olah suara murni dari berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.
Saat ini, kata Ritonga, usulan tersebut hanya tinggal menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dia berharap MPR akan menolak usulan tersebut.
Baca Juga: Persib Bandung Kontra Persiraja, Robert Alberts Tetap Waspadai Tim Juri Kunci
“Tinggal MPR RI apa bisa dipengaruhi aktor politik dan para oligarki? Harapannya MPR RI menolak pendapat umum palsu ini,” ucapnya.
Tanpa keputusan dari MPR, usulan tersebut akan sulit dilakukan, sebab melanggar konstitusi.
“Jadi, peluang by design dari aktor politik kakap dan oligarki akan layu sebelum berkembang, bahkan berpeluang menjadi game over,” pungkasnya.
Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Baca Juga: Jelang Persib Bandung vs Persiraja, Teja Paku Alam Ingin Menang dan Lanjutkan Clean Sheet
Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.
Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Baca Juga: Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Zulkifli Hasan Singgung Nama Muhaimin Iskandar
Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. ***