GALAMEDIA - Hewan ternak yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Bandung terus bertambah. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan keresahan bagi para peternak sapi, domba, kambing maupun kerbau.
Berdasarkan data per 7 Juni 2022, wabah PMK sudah tersebar di 3 kecamatan, yaitu di Cibiru 69 ekor, Babakan Ciparay 50 ekor, dan Bandung Kulon 18 ekor. Lebih jauh, kematian sapi akibat wabah PMK juga sudah terjadi di Babakan Ciparay.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi meminta Pemerintah Kota Bandung untuk serius dalam menangani wabah PMK. Sehingga dinas terkait, dalm hal ini DKPP Kota Bandung, agar terus melakukan pengawasan dan monitoring, Apalagi menjelang pelaksanaan ibadah kurban yang bersamaan dengan Idul Adha 1443 H.
Baca Juga: Setiap RW di Cimahi Mendapat Dana Sebesar Rp75 juta
"Jadi kami meminta agar Peraturan Wali Kota Bandung terkait PMK perlu segera dikeluarkan. Juga untuk Satgas PMK di Kota Bandung perlu segera dibentuk dan bekerja cepat menangani PMK di Kota Bandung," ungkapnya di Kawasan Jalan Laswi, Kota Bandung, Rabu, 8 Juni 2022.
Menurutnya dampak utama dari PMK adalah kerugian ekonomi yang luar biasa, khususnya bagi para peternak maupun pedagang daging di pasar-pasar.
"Karena 90 persen peternakan di Indonesia, mayoritas oleh peternakan sapi rakyat. Maka ini harus diperhatikan dengan seksama dan serius," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dan segera melakukan antisipasi, serta jangan serta merta menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) untuk PMK Kota Bandung agar masyarakat, terutama peternak mendapatkan perlindungan maksimal.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Melanda Arab Saudi, Muhaimin Iskandar: Pemerintah Harus Melakukan Langkah Antisipasi
Selain itu, Asep menilai edukasi publik terkait PMK harus dilakukan baik bagi para peternak maupun masyarakat umum. Pemerintah Kota Bandung pun didorong aktif dalam proses pencegahan PMK, menggunakan alat-alat sanitasi.
Ia juga meminta pemerintah memberikan bahan-bahan sanitasi untuk seluruh peternak sehingga peternak bisa melakukan proses sanitasi secara mandiri.
"Menurut pakar dari Guru Bekar Nutrisi Gizi Ternak Ruminansia Prof Hendrawan menyatakan bahwa tidak ada obat untuk PMK kecuali vaksinasi," ucapnya.
"Obat yang diberikan hanya memperkecil ruang lingkup penyebaran virus. Oleh karena itu produksi vaksin perlu menjadi perhatian serius pemerintah untuk disegerakan," terangnya.
Politisi PKS tersebut, menambahkan perlu dibangun pos-pos pemeriksaan ternak di daerah-daerah perbatasan.
"Tujuannya agar hewan ternak bisa terpantau kesehatannya dengan baik sebelum masuk Kota Bandung. Pos-pos pemeriksaan ini, ditempatkan di titik-titik yang menjadi keluar masuknya hewan ternak," tandasnya.***